ANALISIS RENCANA PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU BARAT PASCA DEKLARASI 12 JANUARI 2014 DI MUKO MUKO

Siboro, Rizky Romadhoni and Jarto , Tarigan and Alimansyah, Alimansyah (2014) ANALISIS RENCANA PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU BARAT PASCA DEKLARASI 12 JANUARI 2014 DI MUKO MUKO. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

[img] Text (Thesis)
IV,V,LAMP,III-14-riz.FS.pdf - Bibliography
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (11MB)
[img] Text (Thesis)
I,II,III,III-14-riz.FS.pdf - Bibliography
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (11MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “ Analisis Rencana Pembentukan Kabupaten Bengkulu Barat Pasca Deklarasi 12 Januari 2014 di Mukomuko.” Masalah pemekaran daerah hampir berkembang di setiap daerah di Indonesia salah satunya di Kabupaten Mukomuko. Masyarakat di Kabupaten Mukomuko yang terdiri atas 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Ipuh, Kecamatan Air Rami, Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Pondok Suguh dan Kecamatan Teramang Jaya melakukan Deklarasi Rencana Pembentukan Kabupaten Bengkulu Barat pada tanggal 12 Januari 2014. Masyarakat ini menuntut peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali. Dalam hal ini suatu daerah yang ingin dimekarkan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Pemisahan dan Penggabungan Daerah. Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa persiapan rencana Pembentukan Kabupaten Bengkulu Barat apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Aspek yang digunakan dalam penelitian ini meliputi aspek persyaratan administratif, persyaratan teknis dan kewilayahan berdasarkan PP No 78 tahun 2007 tentang tata Cara Pembentukan, Pemisahan dan Penggabungan Daerah. Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa aspek persyaratan administratif dapat disetujui apabila telah ada kajian daerah mengenai daerah persiapan yang akan dimekarkan. Aspek persyratan teknis tidak bisa dihitung jumlah faktor dan indikator penilaiannya karena data-data yang ada bukanlah data yang valid untuk dapat dipertanggung jawabkan. Aspek kewilayahan pada dasarnya disetujui apabila kedua aspek sebelumnya telah disetujui.

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Faculty of Social & Politics Science > Department of Public Administration
Depositing User: 033 Darti Daryanti
Date Deposited: 19 Dec 2014 11:21
Last Modified: 19 Dec 2014 11:21
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/10107

Actions (login required)

View Item View Item