STUDI DESKRIPTIF IMPLEMENTASI PERDA NO.4 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN KINERJA PENGURUS BARANG DI KABUPATEN SELUMA

Supriadi, Beni and Willy , Abdillah and Nasution, Nasution (2015) STUDI DESKRIPTIF IMPLEMENTASI PERDA NO.4 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN KINERJA PENGURUS BARANG DI KABUPATEN SELUMA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) I,II,III,III-14-ben-FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (9MB)
	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,III-14-ben-FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (13MB)

Abstract

Dalam upaya memperbaiki pengelolaan barang milik daerah maka Pemerintah Kabupaten Seluma pada tahun 2009 menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Tahapan pengelolaan barang milik daerah di dalam Perda tersebut sebagian besar dilaksanakan oleh pengurus barang, sebagai sumber daya manusia yang terlibat didalamnya maka perlu diketahui kinerja para pengurus barang di Kabupaten Seluma dalam melaksanakan Perda tersebut. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara. Subjek penelitian adalah 70 orang pengurus barang dari 70 SKPD, lima diantaranya dilanjutkan dengan wawancara. Analisis data adalah analisis statistik deskriptif dalam bentuk tabel tabulasi frekuensi untuk melihat rata-rata jawaban responden (mean) dan analisis kualitaitf dengan pendekatan yang meliputi Data Reduction, data display, dan data conclusion drawing/verification. Hasil penelitian berdasarkan tanggapan kuasioner responden dan wawancara terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2009 secara umum sudah baik, meskipun pada kenyataannya permasalahan aset ini adalah permasalahan yang selalu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Permasalahan tersebut terutama pada persoalan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penatausahaan. Penggunaan BMD yang sering tidak sesuai antara yang menggunakan dengan SKPD tempat tugas karena ketika terjadi mutasi BMD tersebut ikut dibawa adalah persoalan yang paling sering ditemui. Pengamanan dan pemeliharaan aset baik itu pengamanan secara fisik (menyimpan dan menjaga aset) administratif (adanya bukti kepemilikan) maupun tindakan upaya hukum terhadap BMD yang diklaim oleh pihak lain masih menjadi isu utama dalam permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil penelitian berdasarkan tanggapan kuesioner responden dan wawancara terhadap kinerja pengurus barang juga sudah baik, namun permasalahan utama yang ada adalah bagaimana cara pemerintah bisa meningkatkan kinerja pengurus barang dengan cara memenuhi fasilitas utama seperti komputer agar tidak menghambat pekerjaan mereka. Persoalan lainnya adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pengurus barang dalam rangka mengelola barang milik daerah agar pengelolaan BMD ini jadi lebih baik Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sepuluh tahapan pengelolaan barang milik daerah dalam perda tersebut yaitu : Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sudah dilaksanakan dengan baik oleh para pengurus barang. Kinerja mereka juga yang terdiri dari loyalitas, keandalan kerja, kemampuan kerja, keterampilan kerja, kualitas dan kuantitas kerja juga dinilai baik. Saran bagi pemerintah daerah terhadap implementasi perda diantaranya adalah dengan menertibkan BMD, menganggarkan dana untuk pengamanan dan pemeliharaan dan mengupayakan penatausahaan yang lebih baik dengan mengupayakan Aplikasi Simda-BMD secara terintegrasi kepada seluruh pengurus barang. Sedangkan saran bagi pemerintah bagi kinerja pengurus barang adiantaranya adalah dengan menganggarkan dana untuk pendidikan/pelatihan bagi pera pengurus barang untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Actions (login required)

View Item