ANALISIS KONFLIK BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

Hadianto , Hadianto and Ardilafiza, Ardilafiza and Jarto , Tarigan (2015) ANALISIS KONFLIK BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) IV,V,VLAMP,III-14-had-FP.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (17MB)
	Archive (Thesis) I,II,III,III-14-had-FP.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (15MB)

Abstract

Penelitian kualitatif, untuk mendeskripsikan anatomi konflik batas wilayah antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan aspek penelitian adalah konflik struktural, konflik kepentingan dan konflik data dan informasi. Konflik struktural, undang-undang pembentukan daerah yang diterjemahkan secara berbeda, kebijakan pemerintah lainnya yaitu pembentukan kecamatan pada wilayah konflik, faktor sejarah karena klaim kepemilikan pertama dan lamanya wilayah ini dikuasai dan faktor geografis karena tidak bersesuaian batas alam dengan batas yuridis. Konflik kepentingan, kepentingan eksistensi teritorial wilayah untuk menjaga wilayah dan jumlah penduduk, kepentingan politik elite untuk memperoleh keuntungan dan unjuk posisi tawar, dan kepentingan potensi sosial pada wilayah perbatasan. Konflik data dan informasi, merupakan konflik karena perbedaan persepsi tentang relevansi data batas wilayah yang digunakan dalam undang-undang pembentukan Kabupaten Lebong, dan perbedaan menterjemahkan batas wilayah. Yang dikonflikkan saat ini adalah tentang teritorial dan penduduk, konflik terjadi pada awalnya karena wilayah yang tidak diperhatikan, dan adanya pembentukan daerah otonom baru. Pihak yang berkonflik terutama pemerintah kedua kabupaten dan elit-elit politik, terjadinya konflik sejak tahun 1980-an dan mencuat lagi setelah terbentuknya Kabupaten Lebong. Dampak konflik pada administrasi pemerintahan untuk penyelenggaraan kewenangan. Rekomendasi penyelesaian konflik batas wilayah menggunakan metode Hybrid Arbitrase, metode Free, Prior Infomed Consen and Negotiated Agreement (FPIC) dan metode Kartometrik.

Actions (login required)

View Item