KEDUDUKAN RAHASIA BANK TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Utami , Ria Anggraeni (2015) KEDUDUKAN RAHASIA BANK TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA. Bengkoelen Justice, 4 (1). pp. 1077-1108. ISSN 2088-3412

Archive (Article) RIA BJ APRIL 2014.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (843kB)

Abstract

Bank sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah juga berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Padahal Bank sebagai industri keuangan sering menjadi tempat transaksi keuangan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk melakukan transaksi keuangan berupa pencucian uang. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah pengaturan dan ruang lingkup mengenai rahasia bank di Indonesia? Dan Bagaimanakah kedudukan rahasia bank terhadap penyelesaian tindak pidana pencucian uang di Indonesia? Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari peraturan perundangan hukum pidana positif di Indonesia. Adapun hasil penelitian adalah bahwa bank harus memgang teguh rahasia bank. Walaupun demikian pemberian data dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan. Indonesia menganut teori nisbi (relatif) mengenai rahasia bank, jadi dimungkinkan bank membuka rahasia nasbahnya untuk kepentingan negara. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tersangka, atau terdakwa.

Actions (login required)

View Item