ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH NOMOR 027/751/B.II ANTARA PEMERINTAH KOTA BENGKULU DENGAN CV. DWI PUJA KESUMA

Edytiawarman, Edytiawarman (2015) ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH NOMOR 027/751/B.II ANTARA PEMERINTAH KOTA BENGKULU DENGAN CV. DWI PUJA KESUMA. Bengkoelen Justice, 3 (2). pp. 840-864. ISSN 2088-3412

Archive (Article) Jurnal Bengkoelen Justice Nov. 2013.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (619kB)

Abstract

Negara/Pemerintah Daerah Sebagai Pemegang Hak Menguasai Negara tidak berwenang untuk menyewakan tanah. Akan tetapi kedudukan Negara/pemerintah daerah sebagai pemberi sewa dalam praktiknya justru terjadi, yaitu perjanjian sewa menyewa atas tanah negara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. Dwi Puja Kesuma berdasarkan surat perjanjian Sewa menyewa Nomor 027/751/B.II yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002 sampai dengan 1 Juli 2032. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. Dwi Puja Kesuma dan menjelaskan aspek hukum perjanjian sewa menyewa tanah antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. Dwi Puja Kesuma berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menegaskan bahwa perjanjian sewa menyawa tanah yang dilakukan Pemerintah kota bengkulu dengan CV. Dwi Puja Kesuma tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun pemerintah Kota Bengkulu berdalih untuk memamfaatkan tanah negara secara optimal dan meningkatkan PAD. Selain itu, penyewaan tanah yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu kepada CV. Dwi Puja Kesuma jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 yang menyatakan bahwa negara/daerah bukanlah sebagai pemilik tanah, sehingga negara tidak dapat menyewakan tanah negara kepada orang perorangan atau badan hukum.

Actions (login required)

View Item