PENANGANAN TRANSIENT POVERTY: DISKURSUS AGENDA-SETTING DALAM PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Santoso, Djonet (2017) PENANGANAN TRANSIENT POVERTY: DISKURSUS AGENDA-SETTING DALAM PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img] Archive (Dissertation)
DISERTASI DJONET SANTOSO.pdf - Bibliography
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (6MB)

Abstract

Produk dari setiap proses kebijakan publik adalah arah dan langkah menyelesaikan masalah publik. Analisis agenda-setting merupakan pintu masuk untuk bisa memahami dan menjelaskan efektivitas sebuah kebijakan publik, termasuk kebijakan penanggulangan kemiskinan. Berbagai masalah yang terjadi dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan. Tahap paling awal yang menentukan keseluruhan dari proses formulasi kebijakan kemiskinan berada pada proses agenda-setting, yaitu proses akumulasi problem recognition masalah kemiskinan untuk didiskusikan, diperdebatkan, dan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan publik penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, menjelaskan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya memahami proses implementasinya saja, tetapi dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana masalah sosial kemiskinan direkognisi, diterima sebagai masalah publik, dan dimasukkan ke dalam agenda formulasi kebijakan publik. Pengurangan kemiskinan periode 2010-2014 dicapai melalui berbagai kebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui empat kelompok program, yakni 1) bantuan dan perlindungan sosial, 2) pemberdayaan masyarakat, 3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil, 4) program pro rakyat. Hanya saja, program-program penanggulangan kemiskinan tersebut tidak secara jelas menyebutkan skema program yang dikhususkan untuk penanganan kelompok penduduk transient poor. Kelompok penduduk transient poor tidak secara jelas ditangani di dalam kebijakan publik penanggulangan kemiskinan, baik secara substansi maupun skematis. Dua pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah: a) dimanakah sesungguhnya posisi kelompok penduduk transient poor dalam skema kebijakan penanggulangan kemiskinan? dan b) apa yang terjadi di dalam proses agenda-setting kebijakan penanggulangan kemiskinan sehingga masalah transient poverty tidak secara jelas mendapat penanganan? Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peta penanganan masalah kemiskinan untuk menemukan posisi kelompok penduduk transient poor di dalam skema kebijakan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengklarifikasi proses agenda-setting strategi penanganan masalah transient poverty dalam kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan. Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan panduan analisis dari Creswell. Penelitian ini mencatat bahwa masalah transient poverty diabaikan dalam skema kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pengabaian ini berawal dari bias data cross-sectional dan tidak adanya data longitudinal meskipun lebih andal dalam menjelaskan dinamika perubahan dan perkembangan penduduk miskin secara keluarga maupun individu. Pemahaman para pihak di sekitar penyusunan kebijakan mengenai masalah transient poverty lemah. Salah satu faktor vital ketidak sesuaian sasaran kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan juga terabaikannya kelompok transient poor, adalah karena tidak terbukanya data kemiskinan by name by address. Dengan menggunakan kerangka kerja Multiple Streams Kingdon, penelitian ini juga mencatat bahwa problem stream tidak pernah berjumpa dan diperjumpakan dengan policy stream dan political stream. Hal ini disebabkan karena tidak ada problem recognition pada masalah transient poverty sehingga masalah ini tidak menjadi mainstream dalam problem stream, policy stream, dan political stream, Hal ini juga disebabkan oleh peran policy entrepreneur yang lemah. Walaupun banyak kesempatan policy window terbuka, tetapi faktanya tidak ada komitmen dan daya dorong ketiga arus tersebut berjumpa, tidak ada kekuatan dan dorongan yang memperjumpakan ketiga arus tersebut. Dari hasil-hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pertama, posisi kelompok penduduk transient poor berada di luar skema kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh karena: 1) fenomena masalah transient poverty tidak secara jelas dipahami oleh penyusun kebijakan, 2) ketiadaan data longitudinal yang menggambarkan secara jelas keberadaan kelompok penduduk transient poor, dan 3) adanya bias persepsi kerahasiaan data dalam Undang-undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Kesimpulan kedua, proses agenda-setting kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak mengagendakan penanganan khusus masalah kelompok penduduk transient poor. Pengabaian penanganan kelompok penduduk transient poor sudah terjadi sejak tahap agenda-setting dalam proses formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pengabaian masalah transient poverty dalam proses agenda-setting terbukti dari tidak berjumpanya tiga arus problem stream, policy stream, dan political stream, memanfaatkan banyak terbukanya policy window untuk mendialogkan penanganan kelompok penduduk transient poor. Penelitian ini merekomendasikan usaha pendalaman pemahaman masalah transient poverty di antara para perumus kebijakan kemiskinan, distribusi penanganan kemiskinan oleh pemerintah pusat dan daerah, penugasan Badan Pusat Statistik untuk memiliki dan mempublikasikan data kemiskinan kelompok transient poor, dan mendorong masuknya masalah transient poverty dalam proses agenda-setting kebijakan kemiskinan.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Faculty of Social & Politics Science > Department of Public Administration
Depositing User: 161 Septi Septi
Date Deposited: 27 Mar 2017 07:43
Last Modified: 27 Mar 2017 07:43
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/11703

Actions (login required)

View Item View Item