ATURAN ALIH TEKNOLOGI DARI PERUSAHAAN SWASTA ASING KEPADA PERUSAHAAN NASIONAL PADA KEGIATAN PENANAMAN MODAL UNTUK PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI MAJU DI INDONESIA

Irawan, Candra (2017) ATURAN ALIH TEKNOLOGI DARI PERUSAHAAN SWASTA ASING KEPADA PERUSAHAAN NASIONAL PADA KEGIATAN PENANAMAN MODAL UNTUK PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI MAJU DI INDONESIA. In: PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK, 28 Juli 2016, Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.

[img]
Preview
Archive (Proceeding)
Proceeding Seminar Multi Disipilin Ilmu UNISBANK Semarang 28 Juli 2016.pdf - Bibliography
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (2MB) | Preview

Abstract

Di masa depan diharapkan Indonesia memiliki peraturan alih teknologi dari Perusahaan Swasta Asing kepada Perusahaan Dalam Negeri, agar dalam waktu tidak terlalu lama mampu mengejar ketertinggalan teknologi dari negara maju, seperti yang sudah dilakukan Cina. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak mengatur alih teknologi, kecuali pada Pasal 10 Ayat (4), perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 10 Ayat (4) hanya berlaku secara perorangan terkait ketenagakerjaan, bukan secara institusional mewajibkan perusahaan penanaman modal asing mengalihkan teknologinya kepada perusahaan lokal sebagai mitra usahanya. Atas dasar ketentuan tersebut, tidak salah jika perusahaan swasta asing (PSA) tidak membuka informasi teknologinya secara tuntas dan enggan mengalihkannya kepada perusahaan dalam negeri (PDM), karena memang tidak ada kewajiban yang diatur undangundang. Hal ini tidak adil, jika dibandingkan dengan banyaknya pemberian fasilitas kepada PSA, seperti penguarangan pajak penghasilan neto, pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal dan bahan baku, pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang modal, penyusutan yang dipercepat dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM). Sementara kewajiban perusahaan penanaman modal (PPM) adalah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial, menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal, menghormati tradisi budaya masyarakat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 15 UUPM). Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah adanya keterlibatan Negara/Pemerintah dalam mengatur alih teknologi dari Perusahaan Swasta Asing (PSA) kepada Perusahaan Dalam Negeri (PDM) melalui instrumen hukum (dapat berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, atau Keputusan Menteri). Hanya instrumen hukum yang memiliki daya paksa, sehingga alih teknologi dapat berjalan sesuai dengan kepentingan nasional, meskipun pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan perjanjian internasional seperti WTO, Paris Convention, Bern Convention dan WIPO.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: 161 Septi Septi
Date Deposited: 28 Sep 2017 03:07
Last Modified: 28 Sep 2017 03:07
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/11828

Actions (login required)

View Item View Item