KONSEKUENSI HUKUM PENETAPAN HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) DAN KAITANNYA DENGAN KESELAMATAN PELAYARAN

Suherman, Suherman and Deli, Waryenti and Ema, Septaria (2013) KONSEKUENSI HUKUM PENETAPAN HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) DAN KAITANNYA DENGAN KESELAMATAN PELAYARAN. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text I,II,III,II-13-suh-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)
	Text IV,II-13-suh-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai permasalahan hukum dengan adanya penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), meskipun penetapan alur laut kepulauan tidak diwajibkan namun guna menjaga hubungan dengan negara lain dan sebagai sarana pergaulan dalam dunia internasional, maka Indonesia menetapkan ALKI. Indonesia sebagai negara kepulauan membuat laut dimanfaatkan banyak masyarakat salah satunya sebagai sarana transportasi, kemudian dengan ditetapkannya ALKI membuat kapal-kapal asing dapat melalui laut Indonesia melalui alur yang telah ditetapkan, hal ini membuat tingkat kegiatan pelayaran di wilayah laut Indonesia menjadi semakin tinggi terutama pada alur laut kepualauan. Beberapa konsekuensi hukum harus dihadapi pemerintah Indonesia dan terhadap keselamatan pelayaran harus dilakukan upaya-upaya guna menjaga keselamatan pelayaran khususnya di ALKI. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai konsekuensi hukum penetapan ALKI dan kaitannya dengan keselamatan pelayaran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa konsekuensi hukum seperti keabsahan dari ALKI yang melalui Selat Ombai dan Selat Leti terkait dengan kemerdekaan Timor Leste pada pertengahan waktu diterimanya ALKI dan pemberlakuan ALKI, belum adanya aturan terhadap tindakan yang dapat dilakukan jika ada pelanggaran, belum ada aturan kenavigasian khusus di ALKI. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan dengan menetapkan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Sistem Rute Pelayaran, Garis Sumbu Alur Laut Kepulauan, Pengendalian ALKI, Peningkatan Sistem Penyelamatan Terhadap Kapal-Kapal Yang Membutuhkan Bantuan (Salvage). Saran yang diberikan adalah, seharusnya dilakukan perubahan terhadap ALKI IIIA, pengaturan terhadap tindakan pelanggaran di ALKI, dan penentuan kenavigasian khusus ALKI.

Actions (login required)

View Item