PERANAN PENGAWAS PENYIDIKAN MENURUT PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU

Setiawan, Robby and Herlambang, Herlambang and Ria , Anggraeni Utami (2013) PERANAN PENGAWAS PENYIDIKAN MENURUT PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text IV,LAMP,II-13-rob-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)
	Text I,II,III,II-13-rob-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Di dalam proses penyidikan tindak pidana diperlukan manajemen penyidikan yang baik. Untuk terciptanya manajemen penyidikan yang baik, maka diperlukan pengawas dalam proses penyidikan sebagai pengendalian penanganan perkara pidana yang pada pokoknya menyelenggarakan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengawasan penyidikan, prinsip-prinsip pelaksanaan pengawasan, sasaran pengawasan, standar penyidikan dan mekanisme pengawasan penyidikan. Maksud dan tujuan dari pengawas penyidikan sendiri agar terciptanya aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa serta didukung oleh sistem peradilan yang baik. Dalam hal ini agar terciptanya apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti ketertiban, kepastian dan keadilan dapat terwujud di dalam masyarakat. Maka pengawas penyidikan melaksanakan peran, tugas dan fungsi agar di dalam proses penyidikan dapat menentukan kriteria penyidikan yang lebih baik dan profesional. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kinerja Kepolisian dengan tujuan untuk menemukan jawaban secara empiris mengenai peranan pengawas penyidikan menurut peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bengkulu dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bengkulu. Untuk mengetahui jawaban atas permasalahan tersebut, dilakukan penelitian melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan analisis data kualitatif dengan metode berpikir induktifdeduktif dan deduktif-induktif diperoleh jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan, bahwa peranan pengawas penyidikan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bengkulu secara optimal belum berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas penyidikan hanya bersifat pengendalian dalam memberikan kebijakan dan pertimbangan kepada penyidik, dimana pengawas penyidikan yang mengendali secara teknis tidak berupaya menerapkan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran penyidik, sehingga penunjukan pengawas penyidikan terkesan seadanya dan tidak berkompeten dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengawas penyidikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah menghindari kesalahan dan bukan menyelesaikan permasalahan dan juga adanya budaya korupsi (suap dan menerima suap), pembenaran yang diberikan seolah membuat pengawas penyidikan menjadi tidak obyektif dalam pengambilan keputusan. Maka di dalam kegiatan pengawasan penyidikan harus didasarkan dengan konsekuensi hukum yang menerapkan peraturan-peraturan pengawasan yang bergerak di Kepolisian itu sendiri yang berkaitan dengan proses penyidikan perkara pidana.

Actions (login required)

View Item