PENGATURAN PERIZINAN KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI WARGA SIPIL DI INDONESIA

Rizki, Ibrani and Elektison, Somi and Herlita, Eryke (2013) PENGATURAN PERIZINAN KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI WARGA SIPIL DI INDONESIA. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text IV,II-13-riz-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)
	Text I,II,III,II-13-riz-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Senjata api ilegal beredar di masyarakat dan sering digunakan untuk melakukan kejahatan, untuk menertibkan permasalahan ini tentu harus ada perizinan terhadap warga sipil yang memiliki senjata api. Aparat penegak hukum harus bekerja keras dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang memiliki senjata api, dengan cara melakukan pengawasan sehingga tercipta rasa aman dan tentram dalam masyarakat, dan tidak ada penyalahgunaan senjata api tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perizinan kepemilikan senjata api bagi warga sipil dan kelemahan pengaturan perizinan kepemilikan senjata api bagi warga sipil. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengedit (editing) data dari data sekunder yang ada. Analisis data atau bahanbahan yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai kepemilikan senjata api yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api., Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, SK Kapolri Nomor 82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Yang berhak mendapatkan Senjata Api non organik TNI/POLRI untuk kepentingan Beladiri adalah Perorangan/ Pejabat anatara lain kriterianya yaitu Pejabat Pemerintah, Pejabat Swasta, Pejabat TNI/POLRI, Purnawirawan TNI/POLRI dan Profesi. Kelemahan pengaturan bagi Pemilik dan Penggunaan Senjata Api Non Organik TNI/POLRI sepenuhnya berada ditangan Polri/Polda/Polres dimana yang bersangkutan berdomisili. Apabila Senjata Api tersebut digunakan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka pihak Polri dapat mencabut Izin beserta Senjata Api tersebut dan kepada Pemilik dapat diproses/diadili sesuai dengan pelanggarannya.

Actions (login required)

View Item