ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010-2014 (STUDI PADA TIGAKABUPATEN PEMEKARAN PROVINSI BENGKULU)

Akira, and Hadi, Effed Darta and Kananlua, Paulus Sulluk (2017) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010-2014 (STUDI PADA TIGAKABUPATEN PEMEKARAN PROVINSI BENGKULU). Masters thesis, Universitas Bengkulu.

[img] Archive (Tesis)
TESIS AKIRA Sesudah UJIAN TESIS _Autosaved_.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only until 11 October 2017.
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
TESIS AKIRA Sesudah UJIAN TESIS _Autosaved_.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan. akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah berpedoman pada Undang-undang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan. Permasalahan kinerja keuangan pemerintah daerah yang terjadi pada tiga kabupaten pemekaran provinsi bengkulu antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumbersumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Penelitian ini bertujuan untuk (1)Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah pada tigakabupaten pemekaran (Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah) berdasarkan rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio ketergantungan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2010 - 2014. (2)Menilai kemampuan keuangan pemerintahan daerah pada tigakabupaten pemekaran (Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah) diukur melalui Share dan Growth, dan Peta Kemampuan Keuangan Daerah untuk anggaran tahun 2010 - 2014. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Keuangan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah. www.bps.go.id. Metode pengumpulan sampel pada tiga kabupaten pemekaran Provinsi Bengkulu dengan pencarian pengumpulan data langsung dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DPPKAD, dan sumber data penelitianyang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperolehdan dicatat oleh pihak lain. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah pada tigakabupaten pemekaran (Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah)tahun anggaran 2010-2014 Provinsi Bengkulu dapat disimpulkan, bahwa rasio kemandirian Daerah Kabupaten Mukomuko, Seluma, Bengkulu Tengah berada pada kriteria “Rendah Sekali” dengan pola hubungan “instruktif” yang memiliki makna bahwa peran pemerintah pusat sebagai sumber keuangan daerah lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dengan kata lain pemerintah daerah tiga kabupaten pemekaran belum mampu melaksanakan fungsi otonomi daerah secara maksimal. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal ketiga daerah tersebut memiliki kondisi yang sama yakni berada pada karagori “Sangat Kurang” hal ini menandakan besarnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah tiga kabupaten pemekaran kepada pemerintah pusat yang ditunjukan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah. Selanjutnya, ditinjau dari sisi rasio efektivitas keuangan daerah diperoleh hasil bahwa dua kabpuaten memiliki nilai rasio yang sama yakni Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Tengah dengan kriteria rasio berada pada katagori “Cukup Efektif” hasil ini menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah belum mampu memenuhi pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Sementara untuk Kabupaten Seluma nilai rasio efektivitasnya berada pada katagori “Sangat Efektif”yang artinya Kabupaten Seluma telah mengoptimalisasikan sumber penerimaan daerah terlihat dari besarnya realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi diperoleh bahwa Kabupaten Mukomuko, Seluma, Bengkulu Tengah memiliki nilai rasio yang berada pada katagori “Tidak Efisien” hal ini mengandung makna bahwa realisasi belanja tiga kabupaten pemekaran lebih besar dari pada realisasi pendapatannya.Kemudian dilihat dari sisi rasio keserasian belanja daerah bahwa keserasian belanja di Kabupaten Mukomuko “Telah Sesuai” dengan peruntukannya yang terlihat dari besarnya belanja langsung dari pada belanja tidak langsung. Namun nilai rasio keserasian belanja untuk Kabupaten Seluma dan Bengkulu Tengah “Belum Sesuai” dengan peruntukannya yang terlihat dari besarnya belanja tidak langsung dari pada belanja langsung seharusnya dalam penggunaan anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja langsung agar kualitas output meningkat dan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi pemerintah bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya ditinjau dari rasio ketergantungan diperoleh bahwa tingkat ketergantungan keuangan pada Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah tergolong “Tinggi” hal ini mengandung makna bahwa tingkat ketergantungan keuangan tiga kabupaten pemekaran terhadap pemerintah pusat maupun provinsi masih tinggi. Berdasarkan hasil perhitungankemampuan keuangan daerah ditemukan bahwa dari sisi nilai Share pendapatan asli daerah atas total belanja daerah pada tiga kabupaten pemekaranmenunjukan hasilyang rendah.Namun dilihat dari sisi nilai pertumbuhan (Grwoth) pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada ketiga kabupaten pemekaran tersebut menunjukan hasil yang tinggi. Dengan posisi yang sedemikian dilihat dari tingkat Share dan Growth atas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai daerahnya menempatkan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Bengkulu Tengah berada pada peta kemampuan keuangan daerah menurut bapenas 2003 termasuk pada kuadran II. Jika dihubungkan dengan Tabel klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadranmaka dapat dimaknai bahwa Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Bengkulu Tengah kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja. Sumbangan PAD terhadap total belanja masih rendah namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions: Faculty of Economy > Department of Management
Depositing User: 022 Isran Elnadi
Date Deposited: 11 Oct 2017 02:10
Last Modified: 11 Oct 2017 02:11
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/12374

Actions (login required)

View Item View Item