PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI ( Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2015 )

Elsivera, and Kamaludin, and Anwar, Syaiful (2017) PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI ( Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2015 ). Masters thesis, Universitas Bengkulu.

[img] Archive (Tesis)
Elsivera.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only until 11 October 2017.
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (2MB)

Abstract

Reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya good governance. Distribusi kewenangan diikuti dengan distribusi anggaran dalam bentuk dana perimbangan ke daerah, berupa DAU, DAK, DBH pajak/bagi hasil bukan pajak. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan utama APBD. Disisi lain, upaya meningkatkan kemandirian daerah terus dilakukan dengan mendorong peningkatan PAD. Pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan dilaksanakan dalam sistem terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh mendesain struktur APBD dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam pencapaian kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan APBD harus menerapkan manajemen pendapatan dan manajemen belanja yang ramah dengan pertumbuhan ekonomi. Prioritas APBD harus kepada belanja publik dalam hal ini belanja modal. Berdasarkan data laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/ kota di Provinsi Bengkulu (data diolah, 2015), menunjukkan bahwa persentase total belanja modal terhadap total pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013 hanya sebesar 21,28 persen dan tahun anggaran 2014 adalah sebesar 22,52 persen (sehingga tahun 2013-2014 terjadi kenaikan sebesar 1,25 persen). Sementara angka rata-rata laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 adalah 5.89 persen, sedangkan pada tahun 2014 adalah 5.57 persen ( sehingga tahun 2013-2014 terjadi perlambatan ekonomi sebesar 0,32 persen). Artinya, dengan kenaikan belanja modal sebesar 1,25 persen, terjadi perlambatan ekonomi yaitu sebesar 0,32 persen. Selanjutnya, belanja pegawai pada APBD tahun 2014 adalah sebesar 51,53 persen terhadap pendapatan dan tahun 2013 sebesar 54,24 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu belum optimal dalam merealisasikan belanja modal sebagai penggerak (driving force) roda ekonomi masyarakat yang berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi. Struktur pengeluaran APBD yang masih didominasi oleh belanja pegawai ini merupakan bentuk terjadinya asimetris preferensi dan tujuan antara rakyat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH pajak/bagi hasil bukan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui mediasi belanja modal. Desain penelitian merupakan penelitian eksplanatory. Data yang dianalisis pada penelitian ini adalah data sekunder berbentuk data panel dari realisasi PAD, DAU, DAK, DBH pajak/bagi hasil bukan pajak, dan belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang telah dilakukan audit (angka audited), bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Bengkulu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Buku I pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 2009-2015. Adapun data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2015 diperoleh melalui kabupaten/kota dalam angka yang diterbitkan dan dipublis oleh Badan Pusat Statistik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Metode analisis data menggunakan regresi termediasi Baron and Kenny (1986), pengujian hipotesis dilakukan dengan estimasi dan komparasi model pooled least square, fixed effect model dan random effect model melalui Chow test dan Hausman test menggunakan perangkat lunak Eviews 6. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, dilakukan uji kualitas data asumsi klasik dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 23. Berdasarkan pengujian empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tidak memediasi pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH pajak/bagi hasil bukan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (H1,H2,H3,dan H4 ditolak). Rata-rata belanja modal 23,11 persen terhadap pendapatan daerah tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, karena belanja modal yang dialokasikan belum mencapai 30 (tiga puluh) persen dari pendapatan daerah dan jenis belanja modal yang dialokasikan didominasi bagi pemenuhan kebutuhan aparatur, bukan belanja modal yang produktif yang memberikan dampak langsung kepada driving force aktivitas ekonomi masyarakat seperti belanja modal pembangunan jalan, jembatan, pembangunan gedung pasar dan lain sebagainya. Namun terdapat temuan lain pada peneitian ini, yaitu: PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah yang negatif, PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan nilai yang positif, DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai yang positif, DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah yang negatif, dan terakhir DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan arah yang positif. Berdasarkan hasil penelitian, maka pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dapat melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan manajemen pendapatan, manajemen belanja pada APBD di dalam mengelola PAD, DAU, DAK, DBH dan belanja modal, sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi yang optimal. Upaya meningkatkan realisasi pendapatan, dapat dilakukan melalui identifikasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD, DAU, DAK dan DBH pajak/bagi hasil bukan pajak. Bagi peneliti selanjutnya, perluasan wilayah penelitian akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi evaluasi, pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pihak-pihak terkait dengan pengelolaan anggaran daerah dan pengelolaan anggaran negara. Selain itu, perluasan lingkup penelitian bagi realisasi belanja modal yang lebih spesifik yaitu belanja modal yang benar-benar menyentuh infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana bagi kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat dilihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal secara umum dengan belanja modal yang lebih spesifik terhadap infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Penelitian di masa mendatang juga perlu dilakukan dengan menambah variabel-variabel independen pada penelitian seperti lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikutnya, pada penelitian selanjutnya dapat menguji pengaruh pendapatan yang direalisasikan kepada jenis belanja produktif dengan mempertimbangkan faktor lokasi pembangunan sarana prasarana infratrusktur dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan alokasi pendapatan kepada belanja modal yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi pada beberapa tahun mendatang.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Depositing User: 022 Isran Elnadi
Date Deposited: 11 Oct 2017 03:16
Last Modified: 11 Oct 2017 03:16
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/12388

Actions (login required)

View Item View Item