PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN KEDUA ORANG TUANYA DI KOTA BENGKULU

Suhendrick, Redho and Joko, Susetyanto and Hamdani, Maakir (2013) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN KEDUA ORANG TUANYA DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text IV,LAMP,II-13-red-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (23MB)
	Text I,II,III,II-13-red-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (23MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat perceraian kedua orang tuanya dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat perceraian kedua orang tuanya di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diolah dengan tahapan editing dan coding, kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan dengan kata-kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dilakukan melalui pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian wajib dilakukan oleh orang tuanya, khususnya bapak/ayah. Namun apabila kondisi ayah kurang memungkinkan untuk memberi nafkah, maka pihak ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Adanya kewajiban dari orang tuanya itu supaya anak yang lahir dari perkawinan itu hidupnya tidak terlantar akibat perceraian orang tuanya. Hambatan dalam pemberian perlindungan terhadap anak dalam pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian tidak terlaksana dengan baik bila yang memelihara dan mendidik anak tidak proaktif untuk mengusahakan sepenuhnya terlaksananya putusan pengadilan agama. selain itu pihak pengadilan agama harus proaktif untuk mengawasi terlaksananya eksekusi putusan pengadilan agama. Nafkah anak dari pegawai negeri akan berjalan baik apabila pemberi gaji harus membatasi kredit pegawai negeri yang bertanggungjawab nafkah anak sehingga hak nafkah anak tidak terganggu.

Actions (login required)

View Item