PENERAPAN SANKSI BAGI PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM KASUS PELARIAN NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BENGKULU

Haloho, Rasdi Aman and Lidia, Br. Karo and Antory, Royan (2013) PENERAPAN SANKSI BAGI PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM KASUS PELARIAN NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text I,II,III,II-13-rad-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (8MB)
	Text IV,LAMP,II-13-rad-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (8MB)

Abstract

Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pilihan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan. Tidak sedikit kasus dilingkup pemasyarakatan yang muncul dalam pemberitaan media massa, disinilah diperlukan adanya petugas pemasyarakatan handal dan berintegritas dalam bidang keamanan dan ketertiban serta perhatian terhadap hak dan kewajiban warga binaan adalah hal penting dalam pemasyarakatan. Studi kasus diangkat di lingkungan Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu yang mengalami pelarian narapidana dari pengawasan petugas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang sanksi yang diberikan kepada petugas mengenai kasus narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II A kota Bengkulu dan untuk mengetahui sanksi yang diterima oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang lalai dalam bertugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang menggambarkan keadaan sebenarnya tentang sanksi yang diberikan kepada petugas jika narapidana melarikan diri. Penelitian ini juga menggunakan pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Seluruh data yang diperoleh kemudian diseleksi dan disempurnakan kembali dengan cara editing dan coding data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dipihak Bidang bimbingan pemasyarakatan mengatakan bahwa ada beberapa kesulitan yang dialami menyangkut masalah bimbingan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai yang membimbing narapidana untuk memberikan keterampilan. Jika pegawai tidak memberikan kinerja keterampilan maka ini sangat rawan terhadap narapidana,bisa saja dia akan termenung dan terus berpikir bagaimana dia akan keluar secara cepat dengan mengelabui petugas jaga. Petugas yang lalai dalam melakukan tugas akan diperiksa hingga dikenakan hukuman sesuai Undang-undang yang berlaku, dan untuk kasus dari permasalahan yang diangkat yaitu petugas yang berjaga akan diperiksa dan dikenakan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang yang terdapat di PP 53 Tahun 2010 yaitu Penundaan Kenaikan Gaji berkala selama satu tahun dan Penundaan naik pangkat satu tahun dan Pernyataan Tidak Puas secara tertulis. Sanksi yang diterapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) adalah melalui hasil berita acara pemeriksaan dan akan disimpulkan lalu memberikan rekomendasi. Perlu adanya pembenahan di infrastruktur untuk penyegaran pembinaan di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas II A kota Bengkulu.

Actions (login required)

View Item