ANALISIS PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Siharmen, Siharmen and Saiful, Saiful and Muhartini, Salim (2017) ANALISIS PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

[img] Archive (Thesis)
Tesis Siharmen.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (1MB)

Abstract

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan Dana Desa (DD). Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaran pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan transparansi, akuntabilitas dan partisipatisi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya di Kecamatan Pondok Kelapa, sehingga diharapkan agar pengelolaan dana desa dapat transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data disajikan berupa keterangan, penjelasan dan pembahasan berdasarkan hasil jawaban kuisioner yang berjumlah 183 orang dari 17 (tujuh belas) desa yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa dan hasil jawaban wawancara dari representasi perangkat desa dan masyarakat sebanyak 9 (sembilan) orang dan pejabat yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa sebanyak 1 (satu) orang. Berdasarkan perhitungan jawaban dari kuisioner didapat hasil bahwa transparansi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,85 (transparan) yang terdiri dari rata-rata nilai dimensi ketersediaan dan aksesibilitas dokumen sebesar 4,34, ratarata nilai dimensi kejelasan dan kelengkapan informasi sebesar 3,47, rata-rata nilai dimensi keterbukaan proses sebesar 4,01, dan rata-rata nilai dimensi regulasi yang jelas sebesar 3,59. Dari nilai akuntabilitas secara rata-rata sebesar 4,29 (sangat akuntabel) yang terdiri dari rata-rata nilai akuntabilitas kejujuran dan hukum sebesar 4,35, rata-rata nilai akuntabilitas proses sebesar 4,21, rata-rata nilai akuntabilitas program sebesar 4,20, dan rata-rata nilai akuntabilitas kebijakan sebesar 4,40. Selanjutnya nilai rata-rata partisipasi sebesar 4,15 (partisipatif) yang terdiri dari nilai rata-rata kontribusi masyarakat sebesar 4,18, nilai rata-rata organisasi sebesar 4,02, dan nilai rata-rata pemberdayaan masyarakat sebesar 4,27. Selanjutnya hasil jawaban dari wawancara terhadap 10 orang responden telah menguatkan hasil dari jawaban kuisioner. Hasil jawaban kuisioner untuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta didukung oleh hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Bengkulu Tengah secara umum telah transparan, sangat akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Tengah telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya peneliti menyarankan untuk dilakukan peningkatan dimasa yang akan datang terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa, yaitu : 1. Pemerintah daerah ataupun pemerintah desa dapat mengadakan kerjasama (MoU) dengan media cetak dan media elektronik yang ada di Provinsi Bengkulu serta lebih memanfaatkan media sosial yang ada untuk melakukan publikasi penggunaan dana desa. 2. Memberikan rewardkepada desa yang menyampaikan dana desa secara benar dan tepat waktu dansocial punishment kepada desa yang terlambat dalam penyampaian laporan dana desa. 3. Melakukan peningkatan kemampuan adminstratif dengan cara menambah pelatihan teknis terkait dengan sistem dan mekanisme pelaksanaan program dan pelaporan. Pelatihan ini bukan hanya untuk kepala desa dan bendahara saja, melainkan juga untuk perangkat desa lainnya. 4. Dilakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja disemua sisi baik fisik, teknis, maupun adminstrasi pertanggungjawaban 5. Sebelum dilakukan rapat musrembang tingkat dusun, perangkat desa dapat menyebarkan angket untuk diisi oleh seluruh Kepala Keluarga (KK) yang ada di dusun tersebut yang ingin menyampaikan ide atau aspirasinya mengenai apa saja yang harus dibangun dengan menggunakan dana desa yang nantinya aspirasi tersebut akan dirangkum dan dibahas pada saat musrenbang tingkat dusun. 6. Perangkat Desa dapat memasang portal jalan dan papan informasi yang berisikan batas beban maksimal kendaraan yang boleh melewati jalan rabat beton yang telah selesai dibangun.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions: Postgraduate Program > Magister Manajemen
Depositing User: 022 Isran Elnadi
Date Deposited: 11 Oct 2017 08:46
Last Modified: 22 Nov 2017 08:05
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/12443

Actions (login required)

View Item View Item