Pengurusan Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Batak toba Kristen Protestan (kajian putusan Nomor 329/PDT/2011/PT.MDN Tentang Perceraian antara Ronnny Hasudungan Hutabarat Dengan Melda Purba)

Magdalena, Nurhayati and Merry, Yono and Andry, Hariyanto (2013) Pengurusan Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Batak toba Kristen Protestan (kajian putusan Nomor 329/PDT/2011/PT.MDN Tentang Perceraian antara Ronnny Hasudungan Hutabarat Dengan Melda Purba). Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text I,II,III,II-13-nur-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (5MB)
	Text IV,V,VI,LAMP,II-13-nur-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (5MB)

Abstract

Tujuan penelitian skripsi ini yaitu Untuk mengetahui pengurusan anak akibat perceraian menurut hukum adat Batak Toba Kristen Protestan. Untuk mengetahui kedudukan hukum adat dalam praktek Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 329/PDT/2011/PT.MDN. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran literatur dan informasi yang dilakukan dengan penelusuran off line dan on line. Hasil penelitian menunjukan bahwa Akibat perceraian terhadap pengasuhan anak maka majelis hakim akan melihat dan menimbang kepada suami atau istri diberikan hak asuh terhadap perkembangan dan pertumbuhan si anak di kemudian hari. Tapi pada umumnya dijatuhkan hak asuh anak kepada istri (ibu). Tetapi akibat perceraian pada Suku Batak Toba, anak-anak hasil perkawinan akan tinggal bersama suami. Hanya bayi yang boleh tetap bersama ibunya sampai cukup umur untuk dipisahkan darinya, sirang susu (lepas menetek), artinya sesudah berumur dua atau tiga tahun. Sedangkan kedudukan hukum adat Dalam putusan pengadilan tinggi Medan Nomor 329/PDT/2011/PT/MDN tentang perceraian masyarakat Kristen Protestan, perceraian kedua belah pihak memiliki 1orang anak, hak asuh jatuh pada pada pihak isteri/ibu, hal ini menyebabkan perselisihan antara pihak yang bermasalah karena keduabelah pihak sewaktu menikah menggunakan upacara pernikahan menurut sistem adat Batak Toba Kristen Protestan,serta telah didaftarkan keterangan nikah yang dikeluarkan Gereja Huria Batak Protestan Nomor D14/R1/H1/119-K/X/2004. Seharusnya hak pengurusan anak berada pada pihak suami/bapak.

Actions (login required)

View Item