PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (STUDY DI KOTA BENGKULU

Ardhie, M. Faisal and Lidia, Br. Karo and Herlita, Eryke (2013) PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (STUDY DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text I,II,III,II-13-fai-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)
	Text IV,LAMP,II-13-fai-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Pengaturan tentang tindak pidana pornografi kini diatur secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, tetapi akibat kurangnya sosialisasi terhadap undang-undang ini maka banyak masyarakat termasuk aparat penegak hukum yang masih kurang paham akan undang-undang ini padahal, kasus pornografi telah terjadi di berbagai kota Indonesia termasuk Kota Bengkulu. sehingga persepsi yang muncul dikalangan aparat penegak hukum dan masyarakat bahwa kasus pornografi ini bukanlah kasus yang mendesak untuk segera diselesaikan sehingga hal ini berpengaruh terhadap penegakan hukum (law Enforcement). Oleh sebab itu untuk mengetahui persepsi aparat penegak hukum serta penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pornografi maka diperlukannya suatu penelitian dan kajian terhadap persepsi aparat penegak hukum mengenai tindak pidana pornografi di Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pornografi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui penegakan hukum dalam menegakan hukum pidana terhadap kasus pornografi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan tentang tindak pidana pornografi. Selanjutnya data diolah dengan tahapan editing dan coding data yang kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan menggunakan metode berfikir deduktif-induktif, kemudian mendeskripsikannyadalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan yang ada dan di laporkan dalam bentuk skripsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, aparat penegak hukum di KotaBengkulu mempunyai persepsi bahwa tindak pidana Pornografi adalah tindak pidanayang sangat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat terutama anak-anak dan generasi muda. Prioritas dalam penyelesaian kasus tindak pidana pornografi ini memang termasuk perkara yang penting artinya harus segera diselesaikan mengingatdampak yang ditimbulkan terhadap pornografi dan juga pengaturan yang secara khusus terhadap pornografi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografiselain tindakan preventif yaitu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukannya tindakan represif yaitu dilakukannya proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dengan tahap Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Actions (login required)

View Item