KEABSAHAN PELELANGAN KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Anggraeni, Liza and Jonny, Simamora and Ema, Septaria (2013) KEABSAHAN PELELANGAN KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN REJANG LEBONG. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text I,II,III,II-13-liz-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (763kB)
	Text IV,II-13-liz-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (763kB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diadakannya pelelangan kendaraan dinas kabupaten rejang lebong yang mana terdapat 173 kendaraan dinas terdiri dari 42 kendaraan dinas roda 4 dan 131 kendaraan dinas roda 2 yang dihapuskan oleh pemerintah daerah kabupaten rejang lebong pada tahun 2011. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah : bagaimana keabsahan dari substansi dan prosedur dari pelelangan kendaraan dinas di kabupaten Rejang Lebong dilihat dari peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan barang milik pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Keabsahan pelelangan substansi dan prosedur ini diatur dalam peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong nomor 20 tahun 2011 tentang Pengeloaan Barang Milik Pemerintah Daerah dan Permendagri nimor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah. Dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa dari 173 kendaraan dinas kabupaten Rejang Lebong terdapat 9 kendaraan dinas yang tidak memenuhi persyaratan penghapusan terdiri dari 9 kendaraan dinas roda 4 dan 2 kendaraan roda 2 yang dihapuskan sebelum usia 10 tahun tentu ini menyalahi dari peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong yang menyebutkan bahwa usia kendaraan memasuki masa lelang bila sudah 10 tahun bahkan lebih, Dari beberapa syarat fundamental surat keputusan penghapusan kendaraan dinas kabupaten rejang lebong terindikasi tidak sah karena terdapat kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak yaitu penghapusan dimana harusnya masa penghapusan harus sesuai deengan peraturan daerah kabupaten rejang lebong tentang pengelolaan kendaraan dinas kabupaten Rejang Lebong. Mengenai keabsahan dari prosedur hukum, tentu ini merupakan cacat prosedur yang menyebabkan kewenangan aparatur pemerintahan dianggap tidak sah ketika Ratione Material, yakni kewenangan aparatur pemerintahan yang tidak sah dikarenakan substansi kewenangannya.

Actions (login required)

View Item