PEMBEBASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN STRUKTURAL DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Hidayat, Doddy and Jonny, Simamora and PE, Suryaningsih (2013) PEMBEBASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN STRUKTURAL DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text IV,LAMP,II-13-dod-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (6MB)
	Text I,II,III,II-13-dod-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (6MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pembebasan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Tujuan penelitian : (1) Untuk diketahuinya dasar pertimbangan pembebasan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. (2) Untuk diketahuinya upaya hukum yang dapat digunakan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan dari jabatan struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis dan pendekatan deskriptif kualitatif . Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan metode terbuka, sedangkan data sekunder diperoleh dari bukubuku, peraturan perundang-undangan, laporan kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini pembebasan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan belum ada satu orangpun pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan dari jabatan struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang menggunakan upaya hukum yang berupa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I Bengkulu. Kesimpulan dari penelitian ini : (1) Dasar pertimbangan pembebasan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko adalah karena tidak adanya pertalian darah pejabat tersebut atau hubungan kekeluargaan dengan Bupati. Pejabat yang dibebaskan dari jabatan struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, karena faktor politik baik lawan politik maupun tim sukses lawan politik. (2) Upaya hukum yang dapat digunakan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan dari jabatan struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negera Kelas I Bengkulu. Saran dari penulis : (1) Perlu adanya pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko, dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. (2) Perlu adanya pembentukan Peraturan Daerah tentang pembebasan jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan mutasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

Actions (login required)

View Item