TINJAUAN HUKUM MENGENAI SANKSI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  

Noprianto, Deri and Ardilafiza, Ardilafiza and Deli, Waryenti (2013) TINJAUAN HUKUM MENGENAI SANKSI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text I,II,III,II-13-der-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)
	Text IV,II-13-der-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Pelaku tindak pidana korupsi pada saat ini sudah merata dan hampir ada di setiap instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Bahkan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat melainkan juga pada semua tingkatkan Pegawai Negeri Sipil. Perilaku korupsi Pegawai Negeri Sipil ini tentunya sangat berdampak besar terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bebas dari korupsi bukan malah sebaliknya menjadi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang banyak terjadi pada saat ini.Tujuan Penelitian untuk mempelajari dan menjelaskan pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap PNS yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan untuk mempelajari dan menjelaskan hambatan dalam penjatuhan sanksi terhadap PNS yang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.Hasil dari penelitian Penjatuhan sanksi terhadap PNS yang melakukan tidak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangUndangan harus dijatuhkan sanksi terhadap PNS tersebut. Namun dalam kasus Ramlan yang melakukan tindak pidana korupsi seharusnya diberhentikan tetap oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Ramlan tidak diberhentikan dari PNS hal ini jelas terlihat bahwa pelaksanaan dari peraturan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan pemberhentian PNS, tidak diberhentikannya Ramlan sebagai PNS merupakan tidak konsistennya pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi. Adapun hambatan dalam pemberian sanksi admintrasi terhadap kasus Ramlan yang melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: Hambatan yuridis,.hambatan persuasif dan hambatan politis.

Actions (login required)

View Item