PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN GUEST HOUSE RAFFLESIA DI KOTA BENGKULU

O., Christina Tiurma and Andry, Hariyanto and Joko, Susetyanto (2013) PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN GUEST HOUSE RAFFLESIA DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text I,II,III,LAMP,II-13-chr-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan “ Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Guest House Rafflesia Di Kota Bengkulu”. Masalah yang diteliti bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan Guest House Rafflesia Di Kota Bengkulu. Bagaimanakah tanggung gugat para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan Guest House Di Kota Bengkulu. Metode penelitian: penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Lokasinya di Kota Bengkulu di Guest House Rafflesia Kota Bengkulu. Data yang dipakai data sekunder dan wawancara mendalam. Teknik analisis data secara deduktif dan indukatif. Berdasarkan hasil penelitian didapat hasil sebagai berikut: pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan Guest House Rafflesia di Kota Bengkulu agar berjalan dengan baik, pemerintah Kota Bengkulu dalam pelaksanaannya harus menerapkan beberapa prinsip good governance, yaitu transparasi, akuntabilitas, partisipasif, efisiensi, efektivitas, consensus, saling menguntungkan dan memajukan satu sama lain. Tanggung gugat para pihak pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan Guest House Rafflesia terkait dengan wanprestasi, pada perjanjian ini terdapat ketidakseimbangan peraturan, yakni apabila yang melakukan wanprestasi adalah pihak pengelola maka pihak pengelola diwajibkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan pemenuhan prestasi. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bengkulu memberikan waktu pada pihak pengelola untuk melaksanakannya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak pihak pengelola menerima peringatan tertulis tesebut dan apabila tidak dilakuakan maka Pemerintah Kota berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak. Berbeda halnya apabila Pemerintah Kota Bengkulu yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian ini tidak dijelaskan mengenai kewajiaban Pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan pemenuhan prestasi seperti halnya ketika pengelola yang melakukan wanprestasi. Dalam hal adanya perselisihan, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah melalui jalur litigasi (pengadilan) atau jalur non-litigasi (arbitrase di Badan Arbitasi Nasional Indonesia).

Actions (login required)

View Item