KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU DAN MAHMAKAH AGUNG TERHADAP TERDAKWA IR. PRAYITNO BIN TOMO HARDJO

Septina, Bunga and M., Abdi and Herlita, Eryke (2013) KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU DAN MAHMAKAH AGUNG TERHADAP TERDAKWA IR. PRAYITNO BIN TOMO HARDJO. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text I,II,III,II-13-bun-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini timbul karena semakin hari semakin banyaknya putusan yang yang kurang tepat terhadap para terdakwa di ndonesia terlebih lagi mengenai tindak pidan korupsi,Sehingga penulis tertarik untuk melihat penyalahgunaan kewenangan penyelesaian yang hasil putusan antara pengadilan negeri bengkulu dengan mahkamah agung yang berbeda pendapat mengenai kerugian negar terhadap putusan tindak pidana korupsi dengan judul Analisis Kajian yuridis perbandingan putusan pengadilan negri bengkulu dengan mahkamah agung terhadap terdakwa Ir prayitno bin tomo hardjo.Permasalahan yang diangkat adalah: bagaimana persamaan dan perbedaan putusan pengadilan negeri bengkulu dan mahkamah agung terhadap terdakwa Ir prayitno bin tomo hardjo dan dan analisis secara yuridis mengapa bisa berbeda putusan antara pengadilan negri bengkulu dan mahkamah agung. Mekanisme Penyelesaian Seperti Apakah yang tepat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi tentang kerugian negara di indonesia , yang dilakukan dengan cara mengkaji secara yuridis perbandingan putusan tersebut.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan .Berdasarkan pembahasan ,penulis memperoleh jawaban atas pemasalahan ,bahwa penerapan yuridis penyalagunaan kewenangan jabatan dan menyalahgunakan keuangan negara merupakan perbuatan merugikan negara Yaitu: yang merugikan keuangan negara adalah perbuatan melawan hukum ( wederr echt el ijk ), sehingga memenuhi rumusan perundang -undangan pidana sebagai tindak pidana korupsi. Undang-Undang no 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.karena sasaran dari asas non retroaktif adalah perbuatan sebagai sesuatu yang berada dalam ruang lingkup hukum pidana materiil. Sedangkan Penyelesaian Seperti Apakah yang Dapat Ditempuh oleh Pemerintah Terhadap Penyalagunaan kewenangan jabatan tersebut,dari hasil penelitian ini penulis berharap pejabat negara dalam menjalankan jabatan yang dipegangnya dapat berjalan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan, dan para penegak hukum dapat menyelesaikan hukum dengan seadil-adilnya sehingga hukum yang ada di indonesia dapat lebih berjalan dengan semestinya

Actions (login required)

View Item