INTERVENSI NEGARA DALAM MENGHADAPI KASUS PERKAWINAN ANAK DI KOTA BENGKULU

Riska, Fadila and Titiek, Kartika and Anita, Marianata (2023) INTERVENSI NEGARA DALAM MENGHADAPI KASUS PERKAWINAN ANAK DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) SKRIPSI FIX PERPUS - Fadila Riska.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Perkawinan anak diidentifikasi sebagai salah satu fenomena sosial yang menjadi penyebab persoalan besar negara, antara lain masalah kemiskinan, tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), tingginya angka pengangguran dan lainnya. Penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana penanganan fenomena perkawinan anak yang terjadi di Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendekripsikan mengenai mengapa perkawinan anak masih marak terjadi dan melihat bagaimana intervensi negara dalam menghadapi fenomena tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif untuk menguraikan hasil pengamatan di lapangan dan menganalisis hasil wawancara yang diperoleh. Aspek penelitian berpedoman pada teori yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA dengan Analisis Model PROBA (Problem Based Approach) dalam Hanum&Wibawa (2010:11) yang menjelaskan bahwa terdapat 5 variabel dalam menghadapi kasus pernikahan anak yaitu teori analisis masalah pada perkawinan anak,telaah kebijakan,formulasi kebijakan baru, Penyusunan Rencana Aksi & Kegiatan Intervensi serta Monitoring dan Evaluasi. Hasil penelitian aspek analisis masalah pada perkawinan anak ditemukan bahwa masih tingginya angka perkawinan anak yang terjadi di Kota Bengkulu,kemudian pada aspek telaah kebijakan sudah adanya peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,selanjutnya aspek formulasi kebijakan baru ditemui adanya formulasi kebijakan baru seperti pembaruan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di dalam UU No 16 tahun 2019,lalu pada aspek penyusunan rencana aksi dan kegiatan intervensi ditemukan masih kurangnya kinerja dari dinas terkait dalam menciptakan rencana aksi/kegiatan dan pada aspek terakhir yaitu monitoring dan evaluasi ditemukan tidak adanya program/sosialisasi khusus terkait fenomena perkawinan anak.

Actions (login required)

View Item