TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG WAJIB BISA BACA AL QUR’AN BAGI SISWA DAN CALON PENGANTIN

IRAWAN, DERY and Ardilafiza, Ardilafiza and Suryaningsih, PE. (2017) TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG WAJIB BISA BACA AL QUR’AN BAGI SISWA DAN CALON PENGANTIN. Undergraduated thesis, UNIVERSITAS BENGKULU.

[img] Archive (Tesis)
DERY IRAWAN.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (334kB)

Abstract

Sejak diberlakukanya otonomi daerah pada tahun 1999 pemerintah daerah memiliki kewenangan secara mandiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kewenangan untuk mengatur secara mandiri dimaksudkan bahwa daerah berhak untuk membuat produk hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan yang antara lain diberi nama Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk dan ditetapkan dalam rangka untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan tetapi belakangan ini, kencenderungan pemerintahan daerah untuk memunculkan produk hukum yang tidak sesuai materi muatanya.Fenomena ini terutama terlihat pada agresifnya pemerintah daerah melahirkan produk hukum daerah yang berbasiskan ajaran keagamaan tertentu salah satunya Muatan Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 tentang wajib bisa baca Al-Quran bagi siswa dan calon pengantin. Penulis mencoba mengkaji apa yang menjadi materi muatan Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah.pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian pertama materi muatan yang diatur dalam Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 langsung menatur tentang pendidikan agama dan agama. Kedua, materi pendidikan agama dan agama yang diatur dalam Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 2014 bukan merupakan kewenangan yang dapat diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan tidak memiliki kewenangan tersebut pemberlakuan dalam Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 2014 harus dibatalkan. Kata kunci : Peraturan Daerah Baca Al-Quran, Materi muatan dan Kewenanga

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: 164 Irma Rohayu
Date Deposited: 24 Oct 2017 04:32
Last Modified: 24 Oct 2017 04:32
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/13246

Actions (login required)

View Item View Item