PERAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIAN LAPORAN ATAS DUGAAN MALADMINISTRASI PERAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIAN LAPORAN ATAS DUGAAN MALADMINISTRASI PERAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIAN LAPORAN ATAS DUGAAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR OMBUDSMAN PERWAKILAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR OMBUDSMAN PERWAKILAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR OMBUDSMAN PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

NOPIYANTI, ELIS (2016) PERAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIAN LAPORAN ATAS DUGAAN MALADMINISTRASI PERAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIAN LAPORAN ATAS DUGAAN MALADMINISTRASI PERAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIAN LAPORAN ATAS DUGAAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR OMBUDSMAN PERWAKILAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR OMBUDSMAN PERWAKILAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR OMBUDSMAN PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

[img] Archive (thesis)
Skripsi Fix Elis Nopiyanti D1D012020.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (4MB)

Abstract

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan banyak diwarnai dengan praktek Maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga diperlukan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang peran Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam penyelesaian laporan atas dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling sehingga didapatkan 4 orang informan dan 6 orang responden. Aspek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam 1 aspek yang meliputi 7 sub aspek. Aspek penelitian meliputi proses menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Hasil yang diperoleh yaitu Sub aspek meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun ada pihak terlapor yang tidak mau dimintai keterangannya. Dengan demikian proses meminta keterangan belum optimal. Sub aspek memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain tidak terdapat kesulitan maupun kendala dan sudah dilakukan dengan baik. Sub aspek meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan sudah dilakukan dengan baik, yang menjadi kendala adalah tindakan yang kurang kooperatif dari instansi terlapor, sehingga belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal. Sub aspek melakukan pemanggilan sudah dilakukan dengan baik dan tidak menemui kendala. Sub aspek menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak, ada beberapa kendala yakni kurangnya jumlah asisten dan kasus yang ditangani melibatkan banyak pihak atau instansi yang terkait. jadi untuk sub aspek menyelesaikan laporan belum dilakukan secara optimal. Sub aspek menyampaikan usul rekomendasi kepada Ombudsman mengenai penyelesaian laporan belum pernah dilakukan, Dengan demikian aspek menyampaikan usulan rekomendasi kepada Ombudsman belum dilakukan secara optimal. Sub aspek mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi, Ombudsman mengumumkan hasil temuannya kepada media dan juga ada pula pengumuman laporan akhir tahun yang setiap tahun pasti diumumkan kepada media. Namun rekomendasi belum dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa telah dilakukan dengan baik tetapi belum optimal. Kata Kunci : Ombudsman, Maladministrasi

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Faculty of Social & Politics Science > Department of Public Administration
Depositing User: 163 Sugiarti Sugiarti
Date Deposited: 31 Oct 2017 01:57
Last Modified: 31 Oct 2017 01:57
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/13569

Actions (login required)

View Item View Item