KEDUDUKAI{ KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATAI\ EGARAAN DI INDOI\ESIA

BUDIMAN, HENGKI and Juanda, Juanda and Amancik, Amancik (2017) KEDUDUKAI{ KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATAI\ EGARAAN DI INDOI\ESIA. Undergraduated thesis, UNIVERSITAS BENGKULU.

[img] Archive (Tesis)
PDF SKRIPSI.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (79MB)

Abstract

Di Indonesi4 perkembangan munculnya lembaga-lembaga baru sebagai wujud dilalcukannya perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga baru tersebut biasa dikenal dengan sebutan state atnisliary organ atav state awialiary iwtitutions yang dalam bahasa lndonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan dalam hal ini hanya sebagai lembaga negara yang bersifat penur$ang. Salah satu lembaga negara baru yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintatran di Indonesia. Keberadaan dan kedudukan KPK dalam stukhr negara Indonesia mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak. Tugas, wewenang; dan kewajiban yang dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang membuat komisi ini terkesan menyerupai sebuah suryr body.Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagran pihak sebagai lembaga ekstakonstitusional. Rumusan masalah dalam penelitian ini Apakah kedudukan KPK sebagai lembaga ad hoc atau permanen dan bagaimana kewenangan KPK dengan lernbaga lain dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui stratus Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan untuk mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negaxa di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian dari penelitian ini adalah menganrbil jenis penelitian hukum norcratif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-undang (Statue Approach. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sifanrya jelas tidak pennanen. Sedangkan Kewenangan KPK dengan lembaga lain dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia istilah "lembaga negara'o tidak selalu dimasuk&an sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saj4 atau yang dibentuk berdasarkan perintatr konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti Undang-Undang dan bahkan Keputusan Presiden (Keppres).

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: 164 Irma Rohayu
Date Deposited: 01 Nov 2017 04:09
Last Modified: 01 Nov 2017 04:09
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/13669

Actions (login required)

View Item View Item