PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 08/PMK.06/2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI OLEH RUPBASAN KOTA BENGKULU

ELFINA, TITA EKANIA and Sudirman, Sitepu and Susi, Ramadhani (2022) PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 08/PMK.06/2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI OLEH RUPBASAN KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI_ELFINA TITA EKANIA OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Penelitian terhadap pengelolaan dengan cara pemanfaatan barang sitaan dan barang rampasan negara oleh Rupbasan Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui dan mendiskripsikan proses pelaksanaan Pengelolaan dengan cara pemanfatan barang sitaan dan barang rampasan negara agar bisa menghasilkan nilai ekomomis berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.06/2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi oleh Rupbasan Kota Bengkulu. (2) Untuk mengetahui kendala apa saja yang timbul dalam pengelolaan dengan cara pemanfaatan barang sitaan dan barang rampasan negara berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.06/2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi oleh Rupbasan Kota Bengkulu. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris, jenis penelitian sumber datanya yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelian ini : (1) Proses Pengelolaan dengan cara pemanfatan barang siataan dan barang rampasan negara berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.06/2018 dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu : Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun guna serah/ bangun serah guna atau kerjasama penyediaan instruktur, yang mana Rupbasan Kota Bengkulu perah melakukan pemanfaatan tersebut dengan cara Bangun guna serah/ bangun serah guna atau kerjasama penyediaan instruktur ditahun 2021 dan Sewa ditahun 2019. (2) terkait dengan kendala pelaksanaan pengelolaan barang sitaan dengan cara pemanfaatan barang sitaan dan barang rampasan dapat dilihat bahwa masih kurangnya respon dari pihak instansi lain untuk mengeluarkan surat pernyataan boleh dilakukannya pemanfaatan terhadap barang tersebut, kurang layaknya tempat penyimpanan, seharusnya diperbesar lagi agar dapat menampung barang sitaan dan barang rampasan negara dan tidak rusak sehingga hilang nilai dari barang tersebut.

Actions (login required)

View Item