DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI TIPIKOR BENGKULU

HAQQI, ARDIANTO and Hamzah, Hatrik and Helda, Rahmasary (2022) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI TIPIKOR BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI PDF.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Putusan hakim yang berkualitas harus didasari pertimbangan dan dasar hukum yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang�Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan yakni pidana denda. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pidana denda dan lamanya waktu kurungan pengganti denda (subsider) terhadap perkara korupsi yang telah terbukti di Pengadilan. Namun, Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur dengan jelas mengenai penentuan jumlah denda dan lamanya waktu kurungan pengganti denda oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menentukan jumlah pidana denda dan lamanya waktu kurungan pengganti denda pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang didapat kemudian diolah dengan teknik coding dan editing, serta dianalis dengan metode induktif-deduktif atau sebaliknya. Hasil penelitian menyatakan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim menentukan jumlah pidana denda dan lamanya waktu kurungan pengganti denda (subsider) pada tindak pidana korupsi tidak cukup memberikan keadilan bagi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat pengaturan hukum yang mengatur dengan rinci tentang pertimbangan atau ukuran bagi hakim menentukan jumlah pidana denda dan lamanya waktu kurungan pengganti denda (subsider) pada tindak pidana korupsi, sehingga pertimbangan subyektif hakim menjadi ukuran yang paling menentukan, dan alternatif pengganti pidana denda yang berlaku saat ini tidak relevan lagi untuk diterapkan pada tindak pidana korupsi, karena tidak seimbang dengan bobot pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item