PELAKSANAAN PENATAAN RUANG PERMUKIMAN DI KABUPATEN LEBONG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012-2032

HENGKI, YOHPANDA and Edra, Satmaidi and Tri, Andika (2022) PELAKSANAAN PENATAAN RUANG PERMUKIMAN DI KABUPATEN LEBONG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012-2032. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Skripsi - Hengki Yohpanda.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (7MB)

Abstract

Penataan ruang adalah suatu proses yang berkelanjutan dan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan daya dukung ruang oleh pengguna ruang. Berdasarkan otonomi daerah maka setiap daerah diberikan kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri diberbagai bidang termasuk penataan ruang. Pembangunan permukiman yang dilakukan di kawasan rawan bencana oleh warga di Kabupaten Lebong mengancam keamanan warga, hal ini perlu diperhatikan karena luas lahan permukiman hanya 0,73% dari total luas Kabupaten Lebongberbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk yang mengalami pertumbuhan, sehingga penataan ruang kawasan permukiman yang berkelanjutan sangat penting untuk dilasanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penataan ruang permukiman di Kabupaten Lebong berdasarkan Peraturan Daerah No 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032 dan untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan peraturan daerah tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, perolehan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapelaksanaan penataan permukiman belum maksimalkarena masih ada daerah permukiman di wilayah yang mengancam keamanan masyarakat disebabkan pengendalian perizinan yang belum baik dan koordinasi dari OPD yang belum terpadu. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah keterbatasan anggaran, minimnya lahan untuk permukiman dan miskoordinasi OPD.

Actions (login required)

View Item