PENYELESAIAN PELANGGARAN ZINA MELALUI MUFAKAT RAJO PENGHULU DI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU

IKHWAN, HARIANTO and Herlambang, Herlambang and Helda, Rahmasary (2022) PENYELESAIAN PELANGGARAN ZINA MELALUI MUFAKAT RAJO PENGHULU DI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text SKRIPSI Ikhwan Harianto B1A118023.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Manusia dalam hidup kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Di Indonesia sudah mengenal adanya ketentuan hukum pidana dalam menyelesaikan delik zina yaitu KUHP, namun di samping berlakunya hukum nasional juga tumbuh dan berkembang hukum adat, seperti contoh diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, pada Pasal 24 yaitu tentang zina. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskrisikan proses penyelesaian pelanggaran zina melalui Mufakat Rajo Penghulu di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan hambatan dalam proses penyelesaian pelanggaran zina melalui Mufakat Rajo Penghulu untuk mendeskripsikan proses penyelesaian pelanggaran zina melalui Mufakat Rajo Penghulu di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan mendeskripsikan Hambatan dalam Penyelesaiann Pelanggaran Zina Melalui Mufakat Rajo Penghulu di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Hasil penelitian mengetahui bahwa proses penyelesaian pelanggaran zina melalui Mufakat Rajo penghulu di Kecamatan Muara Bangkahulu ada tiga tahapan yaitu tahap pra sidang, tahap sidang, dan pasca sidang. Adapun hambatan dalam proses penyelesaian pelanggaran Zina melalui Mufakat Rajo penghulu di Kecamatan Muara Bangkahulu salah satunya tidak bisa hadirnya salah satu dari unsur Rajo Penghulu di waktu sidang dikarenakan ada rencana lain atau sedang berada di tempat lain sedangkan waktu pelaksanaan sidang adat tersebut terlalu singkat. Pemerinta Kota Bengkulu sebaiknya menambahkan Peraturan tentang zina dan menambahkan proses dalam penyelesaian perkara atau pelanggaran Adat dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu agar adanya batasan-batasan atas sanksi yang diberikan terhadap para pelaku.

Actions (login required)

View Item