PELAKSANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MAMBO KABUPATEN REJANG LEBONG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Muhammad, Apri Khunaefi and Edra, Satmaidi and P.E.Suryaningsih, P.E.Suryaningsih (2022) PELAKSANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MAMBO KABUPATEN REJANG LEBONG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Skripsi Muhammad Apri Khunaefi Fix.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Masih banyak Pedagang kaki lima di Pasar Mambo Kabupaten Rejang Lebong yang berjualan di trotoar dan bahu jalan yang mana hal itu merupakan tempat yang dilarang untuk berjualan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan kebijakan Penataan atau Penertiban para PKL Pasar Mambo ke Pasar Kuliner Lapangan Setia Negara Rejang Lebong. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Mambo Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Penataan PKL di Pasar Mambo Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan Penataan PKL di Pasar Mambo belum terlaksana sebagai mana yang diharapkan, terdapat sebanyak 23 pedagang kaki lima Pasar mambo yang terdaftar untuk ditata dan dipindahkan ke Pasar Kuliner Lapangan Setia Negara, sampai pada saat penelitian dilakukan tercatat 4 Pedagang Kaki Lima yang bersedia untuk ditata. dan Faktor penghambat Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Mambo Kabupaten Rejang Lebong antara lain ; Faktor Internal (PKL); lokasi yang ditetapkan kurang menarik, area lahan terbatas, serta kurang terawatnya lokasi Penertiban. sehingga berdampak pada pendapatan ekonomi PKL 2).Faktor Eksternal (Dinas Pariwisata); Tidak adanya sikap tegas dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam menindak para PKL yang melanggar Perda, Kurangnya perawatan intensif di tempat Penataan sehingga membuat tempat menjadi kotor dan kelihatan kumuh Tidak adanya komunikasi serta sosialisasi yang intensif serta masif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong terhadap para PKL

Actions (login required)

View Item