TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGELOLAAN FLIGHT INFORMATION REGION OLEH SINGAPURA DI WILAYAH UDARA KEPULAUAN RIAU

RIA, MONIKA and Amirizal, Amirizal and Deli, Waryenti (2022) TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGELOLAAN FLIGHT INFORMATION REGION OLEH SINGAPURA DI WILAYAH UDARA KEPULAUAN RIAU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI RIA MONIKA_B1A015201_TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGELOLAAN FLIGHT INFORMATION REGION OLEH SINGAPURA DI WILAYAH UDAR~1.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Pendelegasian pengelolaan FIR (Flight Information Region) Singapura di wilayah udara Indonesia di atas Kepulauan Riau dan Natuna berdasarkan Perjanjian pengalihan batas FIR Singapura dan Indonesia Tahun 1995 yang konsekuensinya mengakibatkan semua penerbangan baik sipil maupun militer yang akan melintasi kawasan tersebut harus meminta izin kepada pengelola lalu lintas udara di Singapura. Termasuk penerbangan di dalam wilayah Indonesia, ketika masuk FIR Singapura harus meminta izin kepada Singapura. Indonesia sebagai pihak dari perjanjian tersebut terganggu kedaulatannya karena harus meminta izin kepada Singapura untuk melintasi wilayah udaranya sendiri. Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Mengenai Pengelolaan Flight Information Region oleh Singapura di Wilayah Udara Kepulauan Riau. Untuk menganalisis pengelolaan FIR tersebut berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan Undang�Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengambilalih pengelolaan FIR Singapura Sektor A dan B di wilayah udara Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan historis, perundang-undangan (statute approach), teoritis dan pendekatan perbandingan (comperative approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama, pendelegasian pengelolaan FIR tersebut telah sesuai dengan Annex 11 Konvensi Chicago 1944 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kedua, upaya pengambilalihan yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mengambilalih FIR Singapura di sektor A dan B sudah dilakukan sejak tahun 1983 hingga sekarang baik berupa regulasi, SDM, dan teknologi. Saat ini proses negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura masih berlangsung

Actions (login required)

View Item