STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.42/MENHUT-II/2009 TENTANG POLA UMUM, KRITERIA DAN STANDAR PENGELOLAAN DAS TERPADU (Studi Kasus DAS Bengkulu)

Anjaya, Wahyu and Titiek, Kartika and Kahar, Hakim (2012) STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.42/MENHUT-II/2009 TENTANG POLA UMUM, KRITERIA DAN STANDAR PENGELOLAAN DAS TERPADU (Studi Kasus DAS Bengkulu). Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.

Text PDF SKRIPSI-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Fokus penelitian dalam penelitian ini berkaitan dengan partisipasi, proses koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi (KISS), serta analisis kelembagaan organisasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan DAS terpadu pada DAS Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi implementasi kebijakan pengelolaan DAS terpadu oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2009 Tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS Terpadu, keterlibatan stakeholder (Pemerintah, masyarakat/CSO, dan swasta), dan proses koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi (KISS) antar pihak, antar sektor dan wilayah dalam pengelolaan DAS Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang menekankan pada eksplorasi dari suatu “sistem yang terbatas” (bounded system) pada satu kasus atau fokus penelitian secara mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling, yaitu informan yang kaitannya berfungsi sebagai stakeholder berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan pengelolaan DAS terpadu pada DAS Bengkulu belum berjalan, permasalahannya adalah tidak adanya political will kepala daerah dalam kaitannya pengarusutamaan pengelolaan DAS terpadu. Perencanaan pengelolaan DAS yang masih sektoral berdasarkan tupoksi dan visi kelembagaan di antara masing-masing wilayah belum terpadu masih bersifat parsial yang hanya menangani permasalahan teknis saja. Partisipasi dari para pihak kepentingan, bukan keterlibatan yang mencerminkan one river, one plan, one management, melainkan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan visi masing-masing kelembagaan tidak dalam mekanisme pembagian peran. Tidak adanya mekanisme kelembagaan koordinasi pengelolaan DAS (LK-PDAS), adalah masalah yang utama, karena proses pelembagaan ini yang kemudian memberikan peran bagi para pihak kepentingan, yang ada sedang terjadi adalah merupakan forum yang tumbuh sebagai kelompok pressure dalam mengawal pengarusutamaan dan kampanye pengelolaan DAS Bengkulu sebagai respon terhadap permasalahan faktual DAS Bengkulu. Kondisi ini menggambarkan tidak adanya proses koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi (KISS) pada pengelolaan DAS Bengkulu.

Actions (login required)

View Item