ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERDA NO 08 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

Cisca Buana, Fitria and Budiono, Budiono and Loesida , Roeliana (2012) ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERDA NO 08 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.

Text FITRIA CISCA BUANA-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain Kepala Daerah dan memiliki kedudukan sama tinggi. DPRD mempunyai wewenang di bidang legislatif. Pada perkembangannya, fungsi legislasi DPRD tidak berjalan dengan lancar, di beberapa daerah masih mengalami berbagai permasalahan, termasuk juga di DPRD Kabupaten Pasaman barat. DPRD Kabupaten Pasaman Barat masih dalam posisi yang lemah bila dibandingkan dengan pihak eksekutif daerah dalam hal pembuatan peraturan daerah. Penyusunan peraturan daerah tentang pemerintahan nagari ini merupakan inisiatif Pemkab Pasaman barat. Padahal dalam pembuatan peraturan daerah seharusnya yang lebih dominan adalah DPRD, karena DPRD merupakan lembaga legislatif yang mempunyai fungsi sebagai pembuat undang-undang atau peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam pembentukan perda nomor 08 tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penentuan sasaran penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang dari DPRD, 7 orang dari eksekutif, 1 orang camat, 1 orang wali nagari, dan 1 orang tokoh masyarakat. Dari hasil analisi data menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan peraturan daerah tentang pemerintahan nagari ini, mulai dari tahap perencanaan sampai penetapan Perda tersebut belum terlaksana dengan baik, karena penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pemerintahan nagari ini yang merancang adalah dari pihak eksekutif dan raperda-raperda yang diajukan dan dilakukan pembahasan tersebut tidak didasarkan pada prolegda. Untuk mekanisme penyusunan rancangan peraturan daerah ini sudah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Namun mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah ini tidak sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD kabupaten Pasaman Barat.

Actions (login required)

View Item