PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA LONGSOR DI DESA SUKASARI KECAMATAN LEBONG SELATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

ADE, PUTRA BAYU and Edra, Satmaidi and Deli, Waryenti (2021) PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA LONGSOR DI DESA SUKASARI KECAMATAN LEBONG SELATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) wisuda april UNIVERSITAS BENGKULU ADE ..pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Indonesia merupakan Negara dengan potensi bencana yang tinggi. Kondisi tersebut dikarenakan geologi dan geografis Indonesia yang merupakan patahan dari lempeng Eurasia, Australia dan Lempeng Dasar Samudera Pasifik. Salah satu wilayah di Indonesia yang sering terjadi bencana alam adalah Kabupaten Lebong. Potensi tinggi bencana alam khususnya tanah longsor di Kabupaten Lebong mencapai 76 % dari total wilayah Kabupaten Lebong. Desa yang memiliki potensi paling tinggi longsor di Kabupaten Lebong adalah Desa Sukasari Kecamatan Lebong Selatan, sehingga sejak tahun 2015 sampai 2019 telah tercatat 22 kali kejadian tanah longsor, 22 KK yang mengungsi dan 21 rumah yang hancur, karena banyaknya masyarakat Desa Sukasari yang mendirikan pemukiman di lereng bukit. Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana Pengaturan dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Longsor Di Desa Sukasari Kecamatan Lebong Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana . Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang menitikberatkan pada penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, dengan dikaitkan pada bahan-bahan hukum maupun non hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pengaturan mengenai penanggulangan bencana meliputi aktifitas kebijakan yang belum dirumuskan dan ditetapkannya oleh Perda Penanggulangan Bencana, bahwa fasilitas yang dibutuhkan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana longsor belum diatur oleh Perda Penanggulangan Bencana, sehingga belum terjaminnya secara utuh tujuan daripada penanggulangan bencana. Bahwa langkah BPBD melalui kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan belum dapat terlaksana semaksimal mungkin, karena kurangnya peran dari masyarakat. Kedua, pelaksanaan Perda Penanggulangan Bencana oleh lembaga hanya difokuskan pada saat tanggap darurat, sehingga belum memberikan kepastian hukum. Maka diperlukannya pengaturan kegiatan lebih lanjut pada penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bahwa tindakan yang dilakukan memiliki hambatan dengan keterbatasan pendanaan dalam penyelenggaraannya meliputi Pasal 79 ayat 2 menyebabkan kurangnya kemanfaatan hukum bagi masyarakat, lalu upaya relokasi permukiman yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 2 Perda Penanggulangan Bencana ditolak masyarakat sehingga belum dapat terlaksana, karena minimnya sarana dan prasarana, belum tersedianya lahan yang aman untuk pemukiman bagi kawasan rawan bencana. Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Kabupaten Lebong, Penanggulangan Bencana.

Actions (login required)

View Item