TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENERAPAN ASAS PRIMUM REMEDIUM KASUS PELANGGARAN PERIZINAN USAHA TAMBAK UDANG VANAME DI KABUPATEN KAUR

Anisa, Rahma Apriani and Herlambang, Herlambang and Ahmad, Wali (2021) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENERAPAN ASAS PRIMUM REMEDIUM KASUS PELANGGARAN PERIZINAN USAHA TAMBAK UDANG VANAME DI KABUPATEN KAUR. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRPSI.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Kegiatan di bidang perikanan di Indonesia tidak lepas dengan adanya permasalahan hukum, salah satunya tidak memiliki surat perizinan yang lengkap. Kegiatan usaha perikanan yang tidak memiliki izin pengelolaan usaha perikanan merupakan kegiatan yang termasuk tindak pidana di bidang perikanan, Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perikanan mengenai perizinan, serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan penerapan hukum terhadap berlakunya asas Primum Remedium dalam tindak pidana perikanan mengenai perizinan usaha tambak udang vaname berdasarkan Undang�Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan tindak pidana perikanan mengenai perizinan telah diatur secara jelas didalam Pasal 92 jo 26 ayat (1) Undang-Undang Perikanan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tindak pidana di bidang perikanan lainnya telah diatur di dalam Undang�Undang No 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 45 tahun 2009 Tentang Perikanan. Hakim memutuskan bahwa perbuatan Ade Feriwan termasuk kedalam unsur tindak pidana di bidang perikanan karena tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Namun seharusnya Hukum Pidana dapat dijadikan sebagai alat terakhir (Ultimum Remedium) dikarenakan berkenaan dengan izin lingkungan yang berkaitan dengan hukum administrasi sehingga perlu diselesaikan secara penegakan hukum administrasi bukan ke penegakan hukum pidana terlebih dahulu. Kata Kunci : Perikanan, Penegakan Hukum, Perizinan, Primum Remedium

Actions (login required)

View Item