TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASIONAL DI KABUPATEN SELUMA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BASRI, SIMANJUNTAK and Edra, Satmaidi and Suryaningsih, Suryaningsih (2021) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASIONAL DI KABUPATEN SELUMA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SRIPSI - Copy.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Perizinan berfungsi sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana persyaratan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat dan apa akibat hukum dari pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Seluma yang belum memiliki Surat Izin Operasional (SIO). Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif, dengan prosedur pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu persyaratan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas. Selain itu akibat hukum dari pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Seluma yang belum memiliki Surat Izin Operasional (SIO). KataKunci : Perizinan, Persyaratan, Puskesmas.

Actions (login required)

View Item