KEDUDUKAN KEPALA DAERAH SEBAGAI TIM KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DITINJAU DARI UNDANG�UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

FRANSISCUS, XAVERIUS SINDI WIRAWAN and Ardilafiza, Ardilafiza and Amancik, Amancik (2021) KEDUDUKAN KEPALA DAERAH SEBAGAI TIM KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DITINJAU DARI UNDANG�UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI FRANSISCUS XAVERIUS SINDI WIRAWAN.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu setiap 5 tahun. Dalam kampanye pemilihan presiden seluruh Partai Politik mengikutsertakan kader partai untuk mengkampanyekan calon presiden yang didukung melalui media massa, media cetak, televisi, bahkan media sosial untuk membuat masyarakat memilih calon presiden yang mereka dukung. Kepala daerah yang juga merupakan kader partai politik ikut serta kampanye mendukung menjadi tim sukses bertujuan mempengaruhi pilihan masyarakat daerah yang dipimpinnya, seperti Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo), Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) yang beberapa kesempatan menyampaikan dukungan mendukung pasangan calon presiden nomor urut 01 (Joko Widodo-Ma’aruf Amin). Padahal tugas kepala daerah adalah memajukan suatu daerah dan mensejahterakan masyarakat. Muncul pro dan kontra dalam masyarakat terhadap sikap kepala daerah yang ikut serta dalam kampanye pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Penelitian kedudukan kepala daerah sebagai tim kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden ditinjau dengan pendekatan normatif dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini berusaha melihat bahwa dibolehkan atau tidak secara peraturan perundang-undangan dan prinsip demokrasi kepala daerah ikut sebagai tim kampanye. Identifikasi masalah melihat kedudukan kepala daerah sebagai tim kampanye dari tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang pemerintahan daerah serta menurut prinsip demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil penelitian secara normatif dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meyatakan bahwa kepala daerah boleh ikut serta sebagai tim kampanye presiden dengan syarat yang diatur dalam peraturan perundang�undangan ini. Pandangan melalui aturan pemilu serta prinsip demokrasi, penulis menemukan bahwa kedudukan kepala daerah sebagai tim kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan hal yang diperbolehkan menurut Undang�Undang. Kata Kunci : Kampanye Presiden Partai Politik dan Kepala Daerah

Actions (login required)

View Item