PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KEPAHIANG

Renaldi, Saputra and Hamdani, Ma’akir and M., Yamani (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KEPAHIANG. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI - RENALDI SAPUTRA.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Indonesia adalah negara agraris dan hukum yang mengatur mengenai bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum agraria. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tentu dalam hal jual beli tanah peran serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat penting dalam perkembangan pembangunan nasional di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya peran PPAT menarik banyak bukti tertulis berupa akta otentik yang makin meningkat sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pemungutan Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kabupaten Kepahiang dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kepahiang. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif serta sebaliknya.. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum PPAT telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.1 Tahun 2006 dan bentuk perlindungan lainnya dalam bentuk surat pernyataan dari wajib pajak. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PPAT.

Actions (login required)

View Item