TINJAUAN YURIDIS GRATIFIKASI SEKS DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Siski, Andayallah and Lidia, Br. Karo and Helda, Rahmasary (2021) TINJAUAN YURIDIS GRATIFIKASI SEKS DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Skripsi Siski Andayallah.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Dewasa ini tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai sebuah bentuk kejahatan yang luar biasa. Salah satunya yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah tindak pidana korupsi dengan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan gratifikasi dalam bentuk layanan seksual berdasarkan Undang-Undang tindak pidana korupsi Serta Untuk mengetahui dan menganalisis sebab layanan seksual dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dari segi sifatnya merupakan penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan Pendekatan konseptual, Pendekatan perbandingan hukum, Pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (law in book) yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya Pemberian layanan berupa kenikmatan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dengan memperluas makna dari kata “fasilitas lainya” dalam Undang�Undang tipikor, dan dengan melihat hukum secara progresif, serta menganalisa maksud dari terbentuknya pasal tentang gratifikasi. Simpulannya adalah a). Pengaturan gratifikasi berupa layanan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12B masih terdapat kekaburan terhadap kata fasilitas lainnya, namun banyaknya isu terkait kasus yang didalamnya terdapat pemberian layanan seksual, sehingga dalam mengatasi peraturan perundang-undangan yang masih kabur digunakan penafsiran gramatikal, ekstensif, dan penafsiran perbandingan hukum.b). Penegak hukum di Indonesia dapat melakukan penafsiran komparatif dengan membandingkan sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum yang diterapkan di Negara Malaysia, India, dan Singapura yang telah berhasil menjerat pelaku gratifikasi seksual. Kata Kunci : Gratifikasi, Layanan Seks, Hukum Positif.

Actions (login required)

View Item