Eksaminasi Putusan Nomor: 283 K/Pid.Sus/2018 Dalam Tindak Pidana Korupsi.

YUSNITA, ALFALAH SETIA and M. Abdi, M. Abdi and Ria, Anggraeni Utami (2021) Eksaminasi Putusan Nomor: 283 K/Pid.Sus/2018 Dalam Tindak Pidana Korupsi. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) skripsi yusnita fix.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 283 K/Pid.Sus/2018 dalam perkara kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Mochammad Yusuf Ashari merupakan putusan yang menarik perhatian masyarakat luas karena dalam pertimbangan Mahkamah Agung menilai perbuatan terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana maka hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan bagaiaman seharusnya putusan dijatuhkan serta apakah putusan hakim tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus/putusan dan pendekatan Undang-Undang. Sumber penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi bahan hukum. Metode pengolahan bahan hukum dengan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis bahan hukum deduktif. Hasil peneltian yang didapatkan menunjukkan bahwa: (1) pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum didasarkan pada perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, ternyata harga sepatu yang menjadi masalah dalam perkara a quo masih lebih rendah dari harga yang ada di pasaran di Kabupaten Magetan dan terdakwa tidak mendapatkan untung dari pengadaan tersebut. (2) Seharusnya kepada terdakwa dikenakan pidana sesuai tuntutan jaksa penuntut umum dan atau sesuai ancaman pidana pasal 3 undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 3 Undang�undang Tindak Pidana Korupsi. (3) putusan Mahkamah Agung belum menggambarkan kepada tujuan hukum yaitu, asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Kata Kunci : Eksaminasi, Putusan, Korupsi.

Actions (login required)

View Item