MPLEMENTASI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT(Studi di Kawasan Wisata Sungai Suci Kabupaten Bengkulu Tengah)

NOVITASARI, NOVITASARI and Mirza, Yasben and Adityo, Pratikno Ramadhan (2016) MPLEMENTASI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT(Studi di Kawasan Wisata Sungai Suci Kabupaten Bengkulu Tengah). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

[img] Archive (Thesis)
SKRIPSI.pdf - Other
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (10MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Di Kawasan Wisata Sungai Suci Kabupaten Bengkulu Tengah).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan data, mendiskripsikan tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam menertibkan pondok tertutup yang ada di Kawasan Sungai Suci Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Satpol PP. dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu penulis membuat gambaran tentang keadaan secara objektif mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah no 14 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penertiban terhadap pondok tertutup dikawasan Sungai Suci Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Satpol PP. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang yang terdiri dari 4 anggota Satpol PP, 6 pemilik pondok tertutup di Kawasan Sungai Suci, dan 7 pengunjung. Berdasarkan aspek dan hasil penelitian maka dapat diketahui gambaran mengenai Aspek pertama yaitu Sosialisasi bahwa Satpol PP dalam melakukan pengarahan dan pembinaan masih kurang, sehingga berpengaruh erhadap rendahnya pemahaman pemilik pondok tertutup dalam menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Aspek Kedua yaitu penindakan preventif non yustisial dengan memberikan surat teguran dan surat pernyataan terhadap pemilik pondok tertutup oleh anggota Satpol PP dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan kendaraan operasional yang digunakan untuk melakukan seluruh kegiatan penertiban sudah tidak layak dipakai dan jumlahnya sedikit. Aspek Ketiga yaitu penindakan yustisial dengan melakukan tahapan penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan dan sidang oleh anggota Satpol PP terhadap pemilik pondok yang masih melanggar aturan yang telah ditetapkan, ini pelaksanaannya sudah dilakukan namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikeranakan banyak hambatan dalam menjalankannya.

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: Faculty of Social & Politics Science > Department of Public Administration
Depositing User: 163 Sugiarti Sugiarti
Date Deposited: 01 Feb 2018 08:35
Last Modified: 01 Feb 2018 08:35
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/15800

Actions (login required)

View Item View Item