PERBANDINGAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Finata, Dinhayati and Ardilafiza, Ardilafiza and P.E.Suryaningsih, P.E.Suryaningsih (2021) PERBANDINGAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI (PDF).pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini mengangkat tema Perbandingan Pengawasan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tema ini muncul karena adanya pengaturan terbaru mengenai pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah yang diatur didalam UU Nomor 11 Tahun 2020. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan dan mengkaji mengenai perbandingan pengawasan Pemerintah terhadap peraturan daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang�Undang Nomor 11 Tahun 2020, 2) Untuk mendeskripsikan dan mengkaji mengenai implikasi hukum berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 terhadap pengawasan Pemerintah atas Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang�undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis. Berdasarkan pendekatan tersebut, dapat diketahui adanya pergeseran pengaturan mengenai pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU Nomor 11 Tahun 2020. Pergeseran antara kedua peraturan tersebut yaitu bahwa dalam dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai mekanisme pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah dapat dilakukan secara preventif dan represif. Sedangkan dalam Pasal 176 angka 3 UU No. 11 Tahun 2020 mengatur mengenai mekanisme pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah hanya dapat dilakukan secara preventif saja, yang artinya UU No. 11 Tahun 2020 menghapus pengawasan represif. Diketahui ketentuan dalam Pasal 176 angka 3 UU No. 11 Tahun 2020 merupakan wujud dari melaksanakan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 66/PUU-XIV/2016. Hasil penelitian menampakkan bahwa dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah hanya dapat dilakukan secara preventif ternyata menimbulkan akibat hukum. Implikasi hukum yang terjadi yaitu pembatalan peraturan daerah hanya dapat dilakukan judicial review di Mahkamah Agung. Kata Kunci : Perbandingan, Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah, Pengawasan Preventif, Pengawasan Represif

Actions (login required)

View Item