PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP Nomor 123-PKE�DKPP/X/2020)

JESICHA, SOLA CHRISTIN DAMANIK and Iskandar, Iskandar and Jonny, Simamora (2021) PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP Nomor 123-PKE�DKPP/X/2020). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Skripsi JESICHA SOLA B1A016177.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP diberikan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan kode etik (Pasal 157 Ayat (1) UU Pemilu) serta DKPP berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut (Pasal 159 Ayat (2) Huruf c UU Pemilu). Kewenangan yang diberikan kepada DKPP ini sangat besar, disamping dapat menetapkan peraturan, DKPP juga dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada KPU dan Bawaslu yang merupakan satu kesatuan dengan DKPP dalam lingkup penyelenggaraan pemilu. Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 dalam amar putusannya menjatuhkan sanksi peringatan keras dengan memberhentikan dari jabatannya Ketua KPU RI karena diduga melakukan pelanggaran kode etik. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan melalui pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus bahwa Arief Budiman tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Putusan DKPP Nomor 123-PKE�DKPP/X/2020. Arief Budiman mengunjungi/mendatangi bukan mendampingi/menemani Evi Novida Ginting karena tidak ada intervensi di dalamnya. Penerbitan Surat KPU 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 merupakan prosedur administrasi bukan ranah kode etik. Kata Kunci: Kode Etik, Penyelenggara Pemilu, DKPP, Kewenangan

Actions (login required)

View Item