Kajian Terhadap Tugas dan Kewenangan Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat di Tinjau dari Ketentuan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Mirawati, Saktiana and Juanda, Juanda and Elektison, Somi (2013) Kajian Terhadap Tugas dan Kewenangan Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat di Tinjau dari Ketentuan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Masters thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text IV,V,LAMP,II-13-mir-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (838kB)
	Text I,II,III,II-13-mir-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (14MB)

Abstract

Pengawasan terhadap paham aliran kepercayaan masyarakat (Pakem) merupakan hal yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra di berbagai pihak. Terutama atas keberadaan Tim Pakem yang berada di bawah Kejaksaan dan landasan pembentukannya hanya berdasarkan Keputusan Jaksa Agung. Masalah agama dan kepercayaan, merupakan salah satu hak dasar (HAM) bagi setiap manusia yang jaminan atas hak tersebut diakui di UUD 1945 dan perjanjian internasional yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia, salah satunya adalah UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang “Kajian Terhadap Tugas Dan Kewenangan Tim Pakem di Tinjau dari Ketentuan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)”. Permasalah dalam penelitian ini adalah tentang kesesuaian pengaturan tugas dan kewenangan Tim Pakem dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005, serta formulasi hukum yang tepat untuk diterapkan agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan kebebasan hak beragama dan kewajiban pembatasan hak secara konstitusional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengaturan tugas dan kewenangan Tim Pakem dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005, serta untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan formulasi hukum yang tepat untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan kebebasan hak beragama dan kewajiban pembatasan hak secara konstitusional. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum vertikal. Menggunakan bahan hukum berupa data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi dokumen atau bahan pustaka. Kemudian dilakukan analisa dengan cara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim Pakem tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005, karena masalah agama dan kepercayaan merupakan HAM yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan tentang HAM lainnya yang diatur secara nasional maupun internasional. Berdasarkan hierarki perundang-undangan, Tim Pakem harus dicabut karena bertentangan dengan UU di atasnya yaitu UU No. 12 Tahun 2005. Tim Pakem juga mencampuradukkan tugas dan fungsi antara eksekutif dan yudikatif serta menyalahi sistem peradilan di Indonesia, sehingga tidak sesuai dengan asas keadilan yang menjadi tujuan hukum. Untuk itu perlu diterapkan formulasi hukum yang lebih tepat bagi pengawasan Pakem di Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila tetap utuh demi kesatuan bangsa. Formula hukum yang tepat adalah dengan meletakkan Tim Pakem ke dalam UU tersendiri yang mengatur tentang agama dan aliran kepercayaan di Indonesia serta pembentukan lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Jika terjadi konflik maka Tim Pakem independen mengajukan kasusnya ke Pengadilan HAM untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Actions (login required)

View Item