PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP GURU BANTU DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA DI TINJAU DARI UNDANG�UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

ANASTHESIA, CHRISTYN DEO NUGROHO and Jonny, Simamora and P.E.Suryaningsih, P.E.Suryaningsih (2020) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP GURU BANTU DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA DI TINJAU DARI UNDANG�UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI ANASTHESIA CHRISTYN DEO NUGROHO .pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul : “Pelaksanaan Perlindungan Hak Terhadap Guru Bantu Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara di Tinjau Dari Undang�Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen”. Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan melakukan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1). Bagaimana bentuk perlindungan profesi terhadap Guru Bantu Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara, (2). Faktor apa saja yang menjadi hambatan Pemerintah Daerah dalam memberikan gaji terhadapt Guru Bantu Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebut diatas dapat disumpukan bahwa: Guru Bantu Daerah adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengaahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah yang diperbantukan pada sekolah negeri maupun swasta yang bertugas di daerah-daerah terpencil yang pada umumnya masih kekurangan tenaga pengajar. Pada rumusan masalah yang pertama mengenai hak-hak yang didapatkan oleh Guru Bantu Daerah, yang membahas tentang perlindungan profesi mengenai masalah upah atau gaji atau pendapatan untuk Guru Bantu Daerah. Seorang Guru Bantu Daerah masih belum mendapatkan hak yang wajar yang seharusnya mereka terima sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur. Namun Pemerintah Daerah masi berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang Guru Bantu Daerah. Sedangkan pada rumusan masalah yang ke dua, yaitu membahas tentang hambatan Pemerintah Daerah dalam memberikan gaji kepada Guru Bantu Daerah. Pemerintah Daerah terhambat memberikan gaji kepada Guru Bantu Daerah dikarenakan APBD di Kabupaten Bengkulu Utara masih sangat rendah. Itulah sebabnya mengapa gaji atau upah atau pendapatan Guru Bantu Daerah masih sangat kecil. Kata Kunci : Pelaksanaan, Perlindungan, Hak, Guru Bantu Daerah

Actions (login required)

View Item