POLITIK HUKUM PENGGUNAAN GANJA SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Budi, Syahrupa and Ardilafiza, Ardilafiza and Ahmad, Walli (2020) POLITIK HUKUM PENGGUNAAN GANJA SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) SKRIPSI BUDI SYAHRUPA.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Politik Hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai�nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita�citakan. Secara tradisional Ganja merupakan obat-obatan herbal yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan tunas tanaman cannabis sativa, cannabis indica, cannabis ruderalis. Akan tetapi, penggunaan ganja di Indonesia merupakan kategori suatu perbuatan melawan hukum. Hal itu merupakan pengejewantahan atas Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum Penggunaan Ganja sebagai Alternatif Pengobatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandinngan (comparative appproach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ganja di Indonesia sebagai suatu hal yang dilarang, hal itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1), Lampiran I angka 8, sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam BAB XV Pasal 111 sampai Pasal 116 Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu, penggunaan Ganja sebagai alternatif pengobatan sampai saat ini masih dilarang. Sementara faktor penghambat penggunaan Ganja sebagai alternatif pengobatan, itu meliputi pertimbangan : Faktor Yuridis atau Hukum Positif, Faktor Kesehatan dan Keselamatan, Faktor Budaya Masyarakat, dan Faktor Ketertiban dan Keamanan. Kata Kunci : Politik Hukum, Ganja Pengobatan, Narkoba, Penyalahgunaan, Undang-Undang Narkotika.

Actions (login required)

View Item