ANALISIS PROSES MASA RESES ANGGOTA DPRD KOTA BENKGULU DALAM PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT KOTA BENGKULU

Fariyanti Panjaitan , Dewi and Budiyono , Budiyono and Titiek , Kartika (2012) ANALISIS PROSES MASA RESES ANGGOTA DPRD KOTA BENKGULU DALAM PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.

Text SKRIPSI DEWI FARIYANTI PANJAITAN 1234.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (47MB)

Abstract

Fokus dalam penelitian ini yaitu tentang proses masa reses yang dilakukan oleh anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat Kota Bengkulu. Penentuan Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik snowball sampling, yaitu informan yang kaitannya berfungsi sebagai stakeholder yang berkaitan dengan aspek penelitian yang terdiri dari anggota DPRD Kota Bengkulu, pegawai sekretariat DPRD Kota Bengkulu dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview), observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa masa reses yang digunakan anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat Kota Bengkulu belum dapat dilaksanakan dengan baik karena anggota dewan belum mampu untuk melaksanakan seluruh kewajibannya dalam menjaring aspirasi masyarakat Kota Bengkulu. Adapun kewajiban tersebut (Tatib DPRD Kota Bengkulu) yakni : meyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, menampung dan menindaklanjuti aspirai masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adanya para wakil di Kota Bengkulu diharapkan adalah cerminan dari masyarakat sebagai yang diwakilinya. Anggota DPRD seharusnya dapat memberikan pertanggungjawaban dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan untuk direalisasikan. Ketika aspirasi masyarakat tersebut dapat direalisasikan maka itulah buktinya bahwa para wakil telah bertanggungjawab. Transaksi politik yang dilakukan oleh anggota dewan bersama masyarakat seharusnya mampu diperjuangkan oleh anggota dewan ke dalam kebijakan sehingga anggota dewan tidak lagi dianggap sebagai orang yang hanya mampu memberikan janji saja bukan memberikan bukti. Tetapi yang terjadi di Kota Bengkulu adalah para wakil belum dapat memberikan pertanggungjawaban itu karena anggota dewan menganggap bahwa untuk merealisasikan aspirasi masyarakat tersebut ke dalam sebuah kebijakan adalah hak dari Eksekutif yakni Wali Kota. Padahal kedudukan antara DPRD dan Eksekitif adalah sama sebagai pemerintah daerah yang memiliki persamaan hak dalam memutuskan segala kebijakan di Kota Bengkulu. Hal tersebut itulah yang menjadikan otoritas anggota dewan seolah menjadi sedikit dibandingkan dengan otoritas yang dimiliki oleh eksekutif sehingga anggota dewan belum mampu memperjuangkan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat ke dalam sebuah kebijakan.

Actions (login required)

View Item