PELAKSANAAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KECAMATAN TOPOS KABUPATEN LEBONG

DESI, HAFIZAH and Amancik, Amancik and M., Yamin (2020) PELAKSANAAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KECAMATAN TOPOS KABUPATEN LEBONG. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) skripsi Desi Hafizah.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Otonomi Desa merupakan hak, kewajiban dan kewenangan Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat Desa yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Desa di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong merupakan salah satu Desa Tertua di Provinsi Bengkulu seharusnya melaksanakan Kewenangan Lokal berskala Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, bagaimana pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong. Kedua, untuk apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan non doktrinal (sosial legal researh). Hasil penelitian menunjukan, pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum terlaksana secara Optimal, dibuktikan dari banyaknya point kewenangan lokal berskala Desa yang belum diimplementasikan dalam pemerintahnya. Kemudian pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong menjadi terhambat karena, pertama, jumlah penduduk Desa yang tidak memenuhi syarat pembentukan Desa baru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, pendapatan Desa yang belum dikelola secara efektif. Ketiga, beban penugasan lain dari pemerintah daerah yang terlalu banyak. Kata Kunci : Otonomi Desa, Kewenangan Lokal Berskala Desa, Topos

Actions (login required)

View Item