KEABSAHAN PENERIMAAN PENSIUN TERPIDANA ANGGOTA DPR RI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA

Diana, Sapitri and Amancik, Amancik and Ahmad, Wali (2020) KEABSAHAN PENERIMAAN PENSIUN TERPIDANA ANGGOTA DPR RI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) SKRIPSI DIANA SAPITRI.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (640kB)

Abstract

Keabsahan penerimaan uang pensiun anggota DPR RI yang ditinjau dari Undang�Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang diketahui kemudian hari sebagai terpidana, tetapi anggota DPR RI tersebut tetap mendapatkan uang pensiun dan tunjangan hari tua hingga sekarang, hal ini dianggap tidak adil dan tidak pantas jika anggota DPR RI tersebut masih menerimanya. Permasalahannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tidak dijelaskan lebih lanjut apakah dana pensiun yang sudah diberikan dapat dibatalkan atau diganti rugi karena anggota DPR RI tersebut telah melanggar hukum dan merugikan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerimaan uang pensiun anggota DPR RI yang diketahui kemudian menjadi terpidana menjadi sah bilamana anggota DPR RI telah mengundurkan diri terlebih dulu secara hormat sebelum ditetapkannya sebagai terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU No 12 Tahun 1980. Sedangkan, akibat hukum terhadap penerimaan uang pensiun anggota DPR RI yang telah mengundurkan diri terlebih dahulu dan dikemudian hari dinyatakan sebagai terpidana tindak pidana akan memberatkan keuangan negara dan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Kata Kunci : Keabsahan, Pensiun, Terpidana, Hak Keuangan, Pengunduran Diri

Actions (login required)

View Item